Jakarta Film Commission Diluncurkan: Simak Layanan Satu Pintu Filming in Jakarta untuk Sineas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) sebagai upaya memperkuat ekosistem industri perfilman sekaligus mengukuhkan Jakarta sebagai kota sinema dan pusat perfilman nasional. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di XXI Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

JFC dibentuk untuk memberikan layanan terpadu kepada pelaku industri film dan audiovisual, mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, hingga fasilitasi berbagai kebutuhan produksi yang dilakukan di Jakarta. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Jakarta sebagai destinasi produksi film, baik nasional maupun internasional.

"Sebagai kota sinema, hari ini kami meluncurkan Jakarta Film Commission."

"Tugasnya mendukung pengembangan ekosistem perfilman, sekaligus memfasilitasi produksi film dan audiovisual di Jakarta melalui layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi industri," ujar Rano.

Selain meluncurkan JFC, Pemprov DKI Jakarta juga mengumumkan pemberian insentif berupa keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk tontonan film nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan industri perfilman Tanah Air.

Rano menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Insentif itu diharapkan mampu mendorong semakin banyak rumah produksi membuat film nasional, khususnya yang mengambil lokasi syuting di Jakarta.

"Kami ingin menyampaikan kepada produser film Indonesia bahwa mulai malam ini pajak tontonan film nasional dikembalikan sebesar 50 persen."

"Kebijakan ini pernah berlaku pada era gubernur sebelumnya, sempat terhenti karena regulasi, dan kini kami hadirkan kembali," katanya.

Menurutnya, pemberian insentif tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan aktivitas produksi film di ibu kota. Semakin banyak produksi film yang berlangsung di Jakarta, semakin besar pula dampak ekonomi yang dapat dirasakan oleh berbagai sektor pendukung industri kreatif.

"Keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi agar semakin banyak membuat film, terutama di Jakarta, sehingga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema dan pusat perfilman nasional," jelasnya.

Sebagai bagian dari layanan JFC, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan platform Filming in Jakarta yang dirancang sebagai layanan satu pintu bagi para pelaku industri film. Platform tersebut mempermudah proses produksi melalui penyediaan informasi lokasi syuting, koordinasi antarlembaga, pengurusan perizinan, hingga akses terhadap berbagai fasilitas pendukung.

Rano mengatakan, keberadaan layanan terpadu tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi di sektor ekonomi kreatif. Selain membuka lapangan pekerjaan bagi kru lokal, produksi film juga diyakini dapat memperkuat citra Jakarta melalui berbagai karya audiovisual.

"Jakarta Film Commission adalah wujud ekosistem one stop service untuk industri film."

"Saat ini kami fokus pada program Filming in Jakarta, tetapi ke depan akan dikembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan pelaku industri film," ujarnya.

JFC sendiri berada di bawah naungan PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board (JXB), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pemprov DKI Jakarta juga memastikan akan memberikan kemudahan bagi proses perizinan produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memangkas hambatan administrasi yang selama ini kerap dihadapi rumah produksi.

"Kalau lokasi syuting berada di aset milik Pemprov DKI Jakarta, kami akan memastikan prosesnya berjalan dengan baik."

"Bahkan, jika diperlukan, kami siap membantu menjembatani kebutuhan produksi dengan pihak lain," paparnya.

Rano mengungkapkan minat pelaku industri perfilman internasional terhadap Jakarta terus meningkat. Sejumlah rumah produksi dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam disebut telah menunjukkan ketertarikan untuk melakukan produksi di Jakarta.

"Saya baru bertemu dengan sejumlah produser dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam."

"Bahkan, Netflix berencana memproduksi enam film di Jakarta. Ini menunjukkan ekonomi kreatif, khususnya perfilman, sedang tumbuh sangat pesat," ungkapnya.

Ia juga optimistis industri perfilman dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kreatif Jakarta. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah penonton film Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 36 juta orang dan diproyeksikan menembus 120 juta penonton hingga akhir tahun.

"Indonesia memiliki karakteristik yang unik."

"Di banyak negara, jumlah bioskop mulai berkurang karena perkembangan platform digital. Namun di Indonesia, bioskop tetap ramai. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi rumah produksi internasional untuk berinvestasi dan memproduksi film di sini," pungkasnya.

Sementara itu, aktor sekaligus produser film Reza Rahadian menyambut positif peluncuran Jakarta Film Commission serta pemberian insentif bagi industri perfilman. Menurutnya, kemudahan dalam proses perizinan dan transparansi biaya produksi merupakan kebutuhan penting agar pelaku industri dapat menyusun perencanaan secara lebih efektif.

"Saya menyampaikan kepada Bang Rano bahwa ke depan biaya perizinan di setiap lokasi syuting perlu diumumkan secara transparan."

"Dengan begitu, pelaku industri mengetahui secara jelas besaran insentif atau potongan yang diberikan sehingga dapat menyusun perencanaan produksi dengan lebih baik," ujar Reza.