Burkina Faso Putus Hubungan dengan Prancis

BAMAKO - Pemerintah Burkina Faso, Jumat (26/6), mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis yang berlaku segera.

Keputusan tersebut menyusul "penilaian menyeluruh" terhadap keadaan hubungan bilateral antara kedua negara, menurut pernyataan pemerintah setempat.

Dalam pernyataannya, pemerintah Burkina Faso mengatakan bahwa kondisi yang diperlukan untuk hubungan yang didasarkan pada "saling menghormati, kepercayaan timbal balik, penghormatan terhadap prinsip non-intervensi dalam urusan internal dan kedaulatan nasional" tidak lagi terpenuhi.

Pemerintah setempat menuduh Prancis melakukan "aktivisme yang terus-menerus" yang menentang kepentingan Burkina Faso, serta dugaan dukungan terhadap jaringan yang digambarkan sebagai subversif dan kelompok teroris yang, menurut pernyataan tersebut, bertanggung jawab atas kekerasan yang memengaruhi negara dan wilayah Sahel.

"Dihadapkan dengan ambisi imperialis yang bertujuan untuk mendominasi negara kami dan menundukkan rakyat kami ini, kami memilih tanggung jawab dan kedaulatan," kata pernyataan itu.

Namun, pihak berwenang Burkina Faso menekankan bahwa keputusan tersebut hanya menyangkut kerangka kerja kelembagaan hubungan diplomatik antara kedua negara dan tidak memengaruhi ikatan historis, kemanusiaan, budaya, dan sosial antara rakyat Burkina Faso dan Prancis.

Pemerintah setempat juga mengatakan akan memastikan pelindungan warga negara Prancis yang tinggal di Burkina Faso dan melindungi kepentingan mereka.

Pemerintah menyerukan warga negara untuk menunjukkan "tanggung jawab, pengendalian diri, dan kesadaran sipil" terhadap mereka dan semua ekspatriat yang tinggal di negara tersebut, dengan mematuhi hukum nasional secara ketat.

Keputusan itu muncul ketika Burkina Faso berupaya membentuk kembali kebijakan luar negerinya, dengan pemerintah mengatakan ingin mendiversifikasi kemitraannya, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dan membangun hubungan yang lebih seimbang dengan negara-negara lain. Ant