Asosiasi: Pasar UMKM Tertekan, Produk Lokal Kalah Bersaing

JAKARTA – Tekanan terhadap pasar UMKM menunjukkan masih rapuhnya aktivitas konsumsi masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Melemahnya permintaan membuat banyak pelaku usaha kecil menghadapi penurunan omzet, sementara biaya produksi dan distribusi cenderung meningkat.

Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan UMKM, tetapi juga berpotensi mengurangi kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat dukungan pembiayaan agar UMKM mampu bertahan dan berkembang.

Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny menyatakan, market dari pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertekan dengan barang impor sehingga mereka lebih menghindari pembiayaan perbankan.

"Kenapa UMKM menghindari pembiayaan bank, karena memang marketnya itu berkurang," kata Hermawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6).

Menurut dia, market pelaku UMKM saat ini harus bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk dalam negeri milik UMKM.

Untuk itu, para pelaku UMKM lanjut Hermawati lebih memilih menggunakan dana pribadi dibandingkan dari perbankan, mengingat ketika menggunakan pembiayaan dari eksternal akan memiliki risiko cukup tinggi ketika gagal bayar.

Ia menjelaskan, barang impor yang bersaing dengan UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi tantangan terbesar bagi industri kecil.

"Laju produk impor yang masuk ke Indonesia terus bertambah besar selama ini. Tidak ada pencegahan atau rem barang-barang impor yang memang UMKM memproduksi," ujarnya.

Hermawati berharap negara dapat membantu agar produk UMKM tidak bersaing dengan produk impor yang memang biaya produksi jauh lebih murah.

Ia mengatakan, untuk negara lain produk UMKM-nya dilindungi, di mana ketika ada produk dalam negeri maka produk impor akan dibanderol dengan harga lebih mahal, selain itu ketika ada produk lokal negara juga tidak mengizinkan impor barang serupa.

"Kalau di luar negeri itu produk impor yang masuk harganya lebih mahal daripada produk lokal," katanya.

Selain itu banyak kendala yang dihadapi pelaku UMKM ketika ingin mengembangkan usahanya dengan mengajukan pembiayaan kepada perbankan.

Ia mencontohkan, saat ini di perbankan terdapat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak ada agunan ketika pengajuan, akan tetapi ketika di lapangan pengajuan KUR masih menggunakan agunan dan itu hambatan lainnya.

"Selain itu PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga cukup tinggi dan ini menjadi salah satu pemicu lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan bahwa sebanyak 88 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) informal lebih memilih menggunakan dana pribadi dari pada kredit perbankan.

"Kalau dilihat dari survei, mereka itu (UMKM) lebih suka dengan dana sendiri," kata Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas Aviliani di Jakarta, Kamis (18/6).

Aviliani mengatakan bahwa penggunaan dana pribadi untuk pembiayaan oleh UMKM informal juga berpengaruh pada penyaluran kredit dari perbankan.

Ia menjelaskan beberapa tahun ini dari hasil riset Perbanas menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan kredit UMKM dan bahkan sempat mengalami kontraksi.

Menurut dia, dari survei Perbanas bahwa penggunaan dana pribadi pelaku UMKM mencapai 88 persen, sementara 12 persen menggunakan dana eksternal yaitu dari perbankan mencakup 49 persen, teman atau kerabat 9 persen, micro finance 32 persen dan lainnya 11 persen.