Diversifikasi Energi Mandek Tanpa PLTS 100 GW, YLKI Minta Pemerintah Bergerak Cepat

Minggu, 21 Jun 2026, 18:25 WIB

JAKARTA – Diversifikasi energi menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan dan fluktuasi harga energi global.

Upaya memperluas bauran energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, gas bumi, hingga bioenergi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Ket. Foto: Foto udara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat. — Sumber: ANTARA/ HO-PMSE.

Dalam jangka panjang, keberhasilan diversifikasi energi akan menentukan kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memenuhi target transisi menuju pembangunan rendah karbon.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah pemerintah memperkuat energi baru dan terbarukan, termasuk wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW untuk diversifikasi energi.

“Kebijakan tersebut harus dipandang sebagai upaya strategis menyediakan energi alternatif bagi konsumen agar masyarakat memiliki pilihan dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pasokan listrik nasional,” ujar Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (21/6).

Menurut Rio, diversifikasi energi harus diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen, menciptakan kemandirian energi, sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional.

Energi terbarukan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen.

Pernyataan tersebut terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sejak awal Juni 2026. Rio menilai pemadaman listrik bergilir merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai gangguan teknis biasa.

Rio menyampaikan, listrik bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kehidupan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi.

“Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya aliran energi, tetapi juga kualitas hidup dan kepastian hak konsumen,” ucapnya.

YLKI memahami gangguan teknis dapat terjadi dalam sistem kelistrikan. Namun, pemadaman yang berulang menunjukkan ada persoalan yang harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi keandalan pembangkit, jaringan distribusi, manajemen risiko, maupun tata kelola pelayanan.

“Energi adalah urat nadi kehidupan. Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghasilkan listrik, tetapi negara yang mampu menjamin rakyatnya mendapatkan energi yang andal, adil, dan berkelanjutan,” ujar Rio.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.