Krisis Migran di Ceuta, Prancis dan Italia Perketat Pengawasan Perbatasan

Ceuta, Spanyol - Uni Eropa menghadapi salah satu krisis migran terbesar dalam beberapa tahun terakhir setelah sekitar 60.000 migran memasuki wilayah kantong Spanyol, Ceuta, di Afrika Utara, dalam beberapa hari terakhir. Otoritas Spanyol menyatakan sedikitnya 67 orang tewas saat mencoba menyeberang ke wilayah tersebut.

Lonjakan migran itu mendorong sejumlah negara Eropa memperketat pengawasan perbatasan. Prancis meningkatkan pemeriksaan di perbatasannya dengan Spanyol, sementara Italia menangguhkan sementara penerapan Perjanjian Schengen dengan Spanyol selama satu bulan.

Menurut Presiden Pemerintah Daerah Ceuta, Juan Jesus Vivas, para migran memasuki Ceuta dari Maroko. Namun hingga Jumat malam, lebih dari 48.000 orang telah dipulangkan kembali ke Maroko.

Untuk mencapai Ceuta, banyak migran berenang mengitari pagar perbatasan yang menjorok ke Laut Mediterania.

Pemerintah Spanyol pada Sabtu mengumumkan jumlah korban tewas meningkat menjadi 67 orang, termasuk mereka yang tenggelam di laut maupun yang tewas akibat berdesakan saat mencoba melintasi tanggul pemecah ombak di perbatasan.

Prancis dan Italia Perketat Perbatasan

Gelombang migran tersebut memicu respons cepat dari negara-negara Eropa.

Prancis memperketat pemeriksaan di perbatasan dengan Spanyol dan meningkatkan jumlah aparat keamanan hingga lima kali lipat menjadi 334 polisi dan gendarmerie.

Sementara itu, Italia mengumumkan penangguhan sementara penerapan Perjanjian Schengen dengan Spanyol. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Sabtu dan akan berlangsung selama satu bulan.

Sejumlah negara Eropa bahkan mengusulkan agar keanggotaan Spanyol dalam kawasan bebas pergerakan Schengen ditangguhkan. Namun Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan integritas kawasan Schengen tetap terjamin.

Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump memanfaatkan krisis tersebut untuk kembali mendorong kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

Spanyol Kerahkan Militer

Pemerintah Spanyol segera mengirim tambahan personel militer, polisi, drone, penyelam, dan kapal ke Ceuta. Perdana Menteri Pedro Sanchez bersama Menteri Dalam Negeri juga mengunjungi wilayah tersebut pada Jumat.

Sepanjang Jumat malam hingga Sabtu dini hari, jurnalis AFP menyaksikan kelompok-kelompok migran muda berkeliaran di pantai dan jalanan Ceuta. Puluhan pria terlihat tidur di pasir.

Kawasan itu dijaga ketat aparat keamanan. Sebagian migran memilih kembali ke Maroko sambil melambaikan tangan kepada petugas dan mengucapkan "adios" sebelum melintasi perbatasan.

Di dalam kota, banyak toko tutup dan perayaan tahunan dibatalkan akibat situasi darurat tersebut.

"Ini benar-benar bencana," kata Mohammed, seorang sopir taksi yang tinggal di Ceuta.

"Kami bersimpati kepada mereka karena kondisi di negara asal mereka memang sulit. Tetapi ini bukan cara yang benar untuk memasuki suatu wilayah, juga bukan cara hidup yang layak," ujarnya.

Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut lonjakan migran dipicu oleh jaringan penyelundup manusia yang menyebarkan informasi menyesatkan mengenai putusan Mahkamah Agung Spanyol.

Menurut Sanchez, para penyelundup menafsirkan secara keliru putusan pengadilan yang menyatakan migran ilegal yang tiba melalui jalur laut tidak bisa langsung dipulangkan.

"Dari pembicaraan kami dengan otoritas Maroko, terlihat bahwa mafia penyelundup manusia memanfaatkan putusan Mahkamah Agung demi kepentingan mereka sendiri," katanya.

Kekhawatiran Meluas di Eropa

Krisis di Ceuta memicu kekhawatiran di berbagai negara anggota Uni Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut situasi tersebut sebagai sesuatu yang "tidak dapat diterima".

"Kita tidak bisa membiarkan siapa pun memasuki Uni Eropa tanpa mematuhi aturan yang berlaku," tulisnya di media sosial.

Finlandia dan Denmark mendukung langkah Italia memperketat akses dari Spanyol. Kanselir Jerman Friedrich Merz juga mendesak Maroko segera menerima kembali para migran ilegal.

Prancis dan Inggris menyatakan siap membantu Spanyol menangani lonjakan migran tersebut, meski Prancis tetap memperketat pengawasan di perbatasannya.

Sementara itu, Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro mengatakan pemerintahnya sedang mempertimbangkan penambahan pemeriksaan perbatasan, tetapi belum melihat alasan untuk mendukung penangguhan Spanyol dari kawasan Schengen.

Trump turut mengomentari situasi tersebut dengan menyebut gelombang migran itu sebagai "invasi" dan memperingatkan Amerika Serikat dapat menghadapi kondisi serupa apabila kebijakan imigrasi tidak diperketat.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan bahwa migran yang berada di Ceuta maupun Melilla tidak bisa begitu saja memasuki daratan utama Spanyol.

"Tidak mungkin seseorang melakukan perjalanan dari Ceuta atau Melilla ke Semenanjung Spanyol tanpa melalui pemeriksaan identitas oleh polisi. Sudah cukup dengan kebingungan yang sengaja diciptakan," ujarnya.

Krisis Berulang di Ceuta

Ceuta dan Melilla merupakan dua wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang menjadi satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan benua Afrika.

Hingga kini pemerintah Maroko belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait gelombang migran terbaru tersebut.

Krisis serupa pernah terjadi pada 2021 ketika lebih dari 10.000 migran memasuki Ceuta dalam waktu dua hari di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara Spanyol dan Maroko. Ketegangan saat itu dipicu keputusan Spanyol memberikan perawatan medis kepada pemimpin Front Polisario, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat dari Maroko.