Kredibilitas Fiskal Dipertaruhkan, Ekonom Ingatkan Risiko Biaya Utang Melonjak

JAKARTA – Menjaga kredibilitas fiskal merupakan fondasi penting dalam memastikan stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara.

Kredibilitas yang kuat tercermin dari disiplin anggaran, transparansi kebijakan fiskal, serta kemampuan pemerintah menjaga defisit dan utang pada tingkat yang berkelanjutan.

Hal ini tidak hanya memengaruhi persepsi investor, tetapi juga menentukan biaya pembiayaan dan ruang fiskal untuk mendukung pembangunan.

Dalam jangka panjang, kredibilitas fiskal yang terjaga akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal dan meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal untuk menekan biaya utang dan menjaga keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kenaikan BI Rate maupun berbagai perkembangan di pasar keuangan global hanya dapat meredakan tekanan dalam jangka pendek. Pada akhirnya, premi risiko yang diminta investor sangat dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap kondisi fiskal Indonesia,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat (19/6).

Menurut Yusuf, pemerintah menghadapi situasi di mana investor meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Minat pada lelang SUN juga cenderung melemah dibandingkan periode sebelumnya, sehingga biaya pendanaan berpotensi meningkat.

Investor asing sempat mencatat arus keluar pada kuartal pertama mulai kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia. Namun, sebagian besar dana asing tersebut masih terkonsentrasi pada instrumen berjangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

“Ini menunjukkan bahwa likuiditas masih tersedia, tetapi biaya dana meningkat dan preferensi investor bergeser ke tenor yang lebih pendek,” imbuhnya.

Dalam menghadapi situasi tersebut, lanjut Yusuf, pemerintah perlu mempertahankan strategi pembiayaan yang aktif dan fleksibel.

Pemerintah dinilai tak perlu memaksakan penyerapan dana melalui lelang ketika permintaan rendah dan yield yang diminta investor dinilai terlalu mahal. Sebaliknya, penerbitan surat utang dapat dioptimalkan pada saat kondisi pasar lebih kondusif sehingga biaya pembiayaan dapat ditekan.

Diversifikasi sumber pembiayaan juga dinilai penting. Selain mengandalkan penerbitan SUN konvensional, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen SBN ritel untuk menyerap dana investor domestik.

Penerbitan obligasi valas juga masih berpotensi menjadi alternatif karena tetap mendapat respons positif dari investor global.

Di sisi lain, pengelolaan profil jatuh tempo utang perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi konsentrasi pembayaran pada periode tertentu yang dapat meningkatkan risiko pembiayaan di masa mendatang.

“Ketersediaan bantalan kas serta koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia juga diperlukan agar pemerintah memiliki ruang untuk memilih waktu pembiayaan yang paling efisien,” ujar Yusuf menambahkan.