Mendes PDT Sebut 20.503 Desa Telah Capai Predikat Desa Mandiri

JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto melaporkan peningkatan jumlah desa mandiri di Indonesia yang kini mencapai 20.503 desa.

Dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6), Mendes menyampaikan angka tersebut menunjukkan lonjakan sebesar 4,38 persen dari tahun sebelumnya, dimana jumlah desa mandiri pada 2024 tercatat sebanyak 17.203 desa.

"Jadi, ada perkembangan sangat bagus Pak Ketua (Komisi V DPR RI). Desa mandiri meningkat ada ribuan, termasuk desa maju, desa berkembangnya berkurang, termasuk desa tertinggalnya berkurang. Jadi, selama setahun ada perkembangan yang sangat bagus," katanya.

Selain lonjakan angka desa mandiri, data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga mencatat kenaikan jumlah desa maju menjadi 23.579 desa, yang beriringan dengan penyusutan jumlah desa berkembang yang kini tersisa 21.813 desa.

Kendati mencatatkan tren positif, Yandri mengakui bahwa pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait penanggulangan kemiskinan perdesaan yang tercatat masih di angka 10,72 persen hingga September 2025.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal, serta 5.758 desa yang belum terakses jaringan listrik PLN.

Untuk itu, alokasi dana dan program pembangunan desa akan terus dipacu secara berkesinambungan, mengingat besarnya porsi demografi nasional yang kelangsungan hidupnya bertumpu pada kemajuan wilayah perdesaan.

"Jumlah desa di Indonesia sebanyak 75.266 desa, ada 202 juta penduduk dan sebesar 73 persen penduduk Indonesia ada di desa," ujar Mendes Yandri.

Sebelumnya, Pemerintah RI tengah menyiapkan langkah strategis mempercepat pembangunan 30 kabupaten tertinggal dari total 416 kabupaten di Indonesia.

Di wilayah-wilayah tersebut, persoalan utama yang dihadapi adalah akses listrik, dimana masih terdapat sekitar 5.000 desa yang gelap gulita. Selain itu, masih terdapat wilayah tanpa sinyal, rendahnya sarana kesehatan dan pendidikan, serta sulitnya akses air bersih.

"Hal-hal ini harus segera kita pecahkan. Saya dalam waktu dekat akan melapor kepada Bapak Presiden agar masalah ini menjadi prioritas. Kami juga akan mengundang 30 kepala daerah untuk menghadap secara langsung kepada Bapak Presiden," ucap Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman.