Ruang Fiskal Makin Banyak Terserap untuk Memenuhi Kewajiban Masa Lalu

JAKARTA - Tantangan terbesar kebijakan fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit rendah dan rasio utang dalam batas aman.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini mengingatkan bahwa belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, produktivitas, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.

Apabila ruang untuk belanja modal semakin sempit, maka kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melemah. Adapun porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat berada dalam tren penurunan dari 16,49 persen pada 2017 menjadi hanya 8,70 persen pada APBN 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika belanja pemerintah pusat secara keseluruhan justru terus meningkat.

Pada saat yang sama, porsi pembayaran bunga utang mengalami kenaikan. Jika pada 2017 porsinya sebesar 17,12 persen terhadap belanja pemerintah pusat, pada 2025 angkanya meningkat menjadi 21,24 persen sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.

Kondisi tersebut kata Holis menunjukkan semakin besarnya ruang fiskal yang terserap untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif untuk masa depan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan reorientasi belanja agar APBN tidak semakin defensif. Belanja yang bersifat rutin dan kurang produktif dinilai perlu dikendalikan sehingga ruang untuk investasi publik yang produktif tetap terjaga.

Hasil kajian lembaga itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori fiskal berkelanjutan pada periode 2017-2019. Namun kondisi tersebut terganggu pada masa pandemi Covid-19, tepatnya pada 2020 dan 2021, sehingga terjadi kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, serta pelebaran defisit menyebabkan posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.

Gerakkan Ekonomi

Sementara itu, peneliti ekonomi Core Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, menegaskan bahwa keberhasilan APBN tidak bisa diukur hanya dari rendahnya defisit atau amannya rasio utang. Indikator kesehatan fiskal memang penting, tetapi bukan tujuan akhir. Hal yang krusial adalah sejauh mana anggaran mampu menggerakkan ekonomi dan memperluas basis penerimaan di masa depan.

“Ukuran keberhasilan APBN tidak bisa hanya dilihat dari rendahnya defisit atau amannya rasio utang. Keduanya memang penting sebagai indikator kesehatan fiskal, tetapi bukan tujuan akhir,” katanya.

Ia juga menyoroti tren penurunan porsi belanja modal dari 16,49 persen pada 2017 menjadi 8,70 persen dalam APBN 2026. Penurunan terjadi di tengah kenaikan total belanja negara, sehingga komposisi anggaran semakin didominasi belanja mengikat seperti pembayaran bunga utang.

“Penurunan ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran semakin didominasi oleh belanja yang bersifat mengikat seperti bunga utang. Akibatnya, ruang fiskal untuk belanja yang secara langsung memperkuat kapasitas produksi ekonomi menjadi semakin terbatas,” katanya.

Dia pun menilai refocusing anggaran menjadi penting di tengah ruang fiskal yang sempit. Perbaikan katanya tidak selalu harus dengan menambah besaran anggaran, melainkan dengan meningkatkan kualitas alokasinya.

Anggaran, perlu diarahkan ke sektor yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian, seperti infrastruktur produktif, konektivitas, irigasi, dan hilirisasi industri.

Namun, ia mengingatkan bahwa daya ungkit ekonomi tidak otomatis muncul hanya karena suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal. Kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, dan kemampuan eksekusi tetap menjadi faktor penentu.

“Belanja modal yang salah prioritas atau tidak selesai tepat waktu akan kehilangan manfaat ekonominya,” tegasnya.