Gubernur Jateng: UMKM Capai 4,2 Juta Pelaku dan Jadi Tulang Punggung Ekonomi Daerah

Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya telah mencapai 4,2 juta pelaku usaha dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“UMKM merupakan backbone ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang menjadi andalan kita, sehingga selalu kita bina,” kata Luthfi saat Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Senin (8/6).

Menurut dia, besarnya jumlah UMKM tersebut menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah tidak hanya berupaya mempertahankan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM, tetapi juga mendorong mereka untuk naik kelas melalui berbagai program penguatan.

Program tersebut mencakup akses permodalan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas dan kemasan produk, hingga perluasan pemasaran dan peluang masuk ke pasar ekspor.

Luthfi menegaskan Pemprov Jawa Tengah akan terus memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM agar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

Selain memperluas akses modal, pemerintah daerah juga fokus meningkatkan daya saing produk UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap biaya bahan baku, Luthfi menilai upaya penguatan UMKM tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sektor jasa keuangan, perbankan, hingga pelaku usaha.

“Kita harus gandeng BI, kemudian OJK, kemudian bidang usaha, kemudian bank di tempat kita. Jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” ujarnya.

Produk UMKM

Pada kesempatan terpisah, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong agar produk-produk UMKM diprioritaskan masuk ke gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut Ferry, penguatan koperasi saat ini harus masuk ke tahap yang lebih konkret melalui operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

“Penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret, yakni operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi warga,” katanya.

Ia menilai gerakan koperasi tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga perlu masuk ke sektor produksi kebutuhan sehari-hari dan pascaproduksi agar manfaat ekonominya semakin luas.

Ferry mencontohkan koperasi dapat mengembangkan berbagai produk kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, deterjen, hingga produk pangan olahan yang berpotensi menghidupkan industri kecil di daerah.

“Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyebut Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam pengembangan koperasi, khususnya dalam percepatan pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan jumlah UMKM yang mencapai jutaan pelaku usaha dan dukungan penguatan koperasi, Jawa Tengah diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.