Pemerintah Perlu Fokus Percepat Transisi Energi

Meski bauran energi baru dan terbarukan (EBT) telah melampaui target hingga mencapai 17,89 persen per April 2026, dominasi batu bara dalam sistem kelistrikan masih cukup tinggi.

Jakarta – Percepatan transisi energi dinilai perlu terus menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Karena itu, pengembangan pembangkit energi terbarukan, pemanfaatan potensi tenaga surya, serta percepatan investasi energi bersih dinilai penting agar target transisi energi dan pengurangan emisi karbon dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi bauran EBTdalam pembangkit listrik nasional mencapai 17,89 persen hingga April 2026, melampaui target yang ditetapkan sebesar 16,46 persen.

“Bauran EBT mengalami kenaikan melampaui target, yaitu dengan realisasi 17,89 persen. Di atas target 16,46 persen,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut Tri, capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam pengembangan energi bersih dan menjadi indikator bahwa proses transisi energi nasional terus berjalan.

“Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan,” ujarnya.

Hingga April 2026, produksi listrik nasional tercatat mencapai 165,51 terawatt hour (TWh). Dari jumlah tersebut, batu bara masih mendominasi dengan porsi 64,87 persen, disusul gas 13,86 persen, bahan bakar minyak (BBM) 3,38 persen, dan EBT sebesar 17,89 persen.

Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan bauran EBT tertinggi, mencapai 41,76 persen dari total produksi listrik sebesar 32,42 TWh. Di wilayah tersebut, batu bara berkontribusi 38,40 persen, gas 17,79 persen, dan BBM 2,05 persen.

Sementara itu, sistem kelistrikan Jawa-Bali masih didominasi energi fosil. Dari total produksi listrik 87,43 TWh, sebanyak 70,99 persen berasal dari batu bara, 16,66 persen dari gas, 10,01 persen dari EBT, dan 2,34 persen dari BBM.

“(Upaya transisi energi) masih memerlukan akselerasi untuk mengurangi dominasi fosil di dalam sistem tenaga listrik nasional,” kata Tri.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa peningkatan bauran energi terbarukan terus didorong melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Menurut dia, sebanyak 76 persen dari target penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW) berasal dari energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, panas bumi, serta didukung sistem penyimpanan energi.

“Dalam RUPTL itu, 76 persennya berbasis energi baru terbarukan dan juga baterai energy storage system, yaitu 52,8 GW,” ujar Darmawan.

Kontribusi Daerah

Di sisi lain, kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), memiliki potensi EBT sebesar 10,21 GW, dengan 8,64 GW atau sekitar 84,53 persen berasal dari tenaga surya.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai potensi tersebut mampu mendukung kebutuhan listrik berbasis energi bersih hingga 100 persen di Pulau Sumbawa.

“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 gigawatt energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat itu sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional,” ujarnya.

Menurut Fabby, potensi energi surya tersebut dapat menjadi modal penting bagi NTB dalam mempercepat transisi energi dan mencapai target emisi nol bersih pada 2050.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut positif dukungan IESR dalam penyusunan peta jalan Emisi Nol Bersih 2050.

“NTB memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja energi terbarukan, baik di dalam negeri maupun pasar internasional,” kata Iqbal.