Mataram Libatkan 1.830 Kader Posyandu untuk Percepat Bansos Digital

Mataram - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengoptimalkan peran 1.830 kader pada 366 posyandu se-Kota Mataram untuk memacu percepatan program transisi bantuan sosial (bansos) konvensional menuju sistem digital.

"Satu posyandu masing-masing kami ambil lima orang untuk menjadi calon agen perlinsos (perlindungan sosial) bansos digital," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad di Mataram, Kamis (4/6).

Ia mengatakan saat ini sudah ada 941 agen perlinsos yang berasal dari berbagai unsur dan telah memenuhi rasio layanan satu petugas menangani 179 orang.

Untuk mengoptimalkan layanan, 1.800 kader dinilai dapat lebih mempercepat program transisi bansos digital melalui aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).

Perlinsos bertugas di lapangan untuk mendampingi masyarakat mendaftar, memverifikasi, dan memvalidasi data bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui sistem digital terintegrasi.

"Ketika ada sanggahan dan keberatan dari penerima bantuan, bisa disampaikan melalui agen, bahkan dapat mengecek dan konfirmasi langsung jika ada kaitan dengan bansos," katanya.

Dia mengatakan digitalisasi bansos bukan sekadar amanat regulasi, melainkan langkah krusial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

​"Kami terus memacu progres pelaksanaan bansos digital dan kunci utama dari percepatan adalah kolaborasi di lapangan. Oleh karena itu, kami melibatkan penuh para pendamping sosial dan kader sebagai garda terdepan," katanya.

Apalagi, katanya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana memberikan perhatian khusus terhadap program tersebut karena Kota Mataram menjadi salah satu di antara 42 kota se-Indonesia yang menjadi lokasi uji coba pelaksanaan bansos digital.

Untuk itu, Dinsos Kota Mataram menerapkan beberapa langkah taktis tersebut yang melibatkan elemen penggerak masyarakat melalui edukasi dan literasi.

Pendamping sosial bertugas memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat (KPM) mengenai cara kerja aplikasi atau sistem digital yang digunakan, guna meminimalisir kendala teknis.

Para kader di tingkat lingkungan juga dapat membantu melakukan pemutakhiran data secara cepat agar bansos digital tidak salah sasaran.

Begitu juga bagi penerima manfaat yang mengalami keterbatasan fisik atau gagap teknologi seperti kalangan disabilitas dan lanjut usia, kader dan pendamping siap melakukan jemput bola untuk membantu proses pencairan melalui sistem yang sudah ada.

​Dengan keterlibatan aktif dari pendamping sosial dan kader yang tergabung menjadi agen perlinsos, Dinsos Kota Mataram optimistis progres pelaksanaan bansos digital di Kota Mataram dapat berjalan lebih cepat.

"​Langkah itu, kami harapkan dapat memangkas birokrasi yang panjang, mengurangi risiko penyimpangan, serta memastikan hak masyarakat miskin di Kota Mataram terpenuhi secara utuh," katanya.