Penurunan PMI Manufaktur Tiongkok bisa Koreksi Target Pertumbuhan RI

» Kondisi saat ini dan ke depan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia tidak dapat bergantung pada bahan mentah, harus gencar melakukan hilirisasi.

YOGYAKARTA - Aktivitas manufaktur Tiongkok yang melemah perlu diwaspadai dampaknya karena berpotensi menekan kinerja ekspor Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY yang juga pakar ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, mengingatkan bahwa memburuknya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Tiongkok tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.

“Permintaan terhadap produk-produk Tiongkok dimungkinkan juga menurun seiring kondisi global yang belum membaik,” kata Sri Susilo di Yogyakarta, Selasa (2/6).

Apabila perlambatan tersebut jelasnya berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri manufaktur Tiongkok, tetapi juga terhadap kebutuhan bahan baku yang selama ini dipasok dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, volume ekspor Indonesia ke pasar Tiongkok berpotensi mengalami penurunan.

Menurut Sri Susilo, berkurangnya permintaan dari Tiongkok dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat Negeri Tirai Bambu masih menjadi salah satu mitra dagang utama. Selain itu, harga sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti nikel, batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan baja juga berpotensi mengalami tekanan apabila permintaan industri Tiongkok melemah.

Sebab itu, Sri Susilo menilai Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa program hilirisasi harus tetap menjadi agenda utama agar nilai tambah produk Indonesia dapat dinikmati di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi permintaan komoditas global.

“Kondisi saat ini dan ke depan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia tidak dapat bergantung pada bahan mentah. Untuk itu program hilirisasi wajib diteruskan oleh pelaku usaha maupun industri,” katanya.

Rekannya, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko yang diminta pada kesempatan terpisah mengatakan penurunan kinerja manufaktur Tiongkok berpotensi mengubah peta impor Indonesia. Hal itu terjadi jika momentum tersebut dimanfaatkan oleh industri dalam negeri melakukan substitusi impor.

Peluang tersebut kata Suhartoko hanya bisa ditangkap jika industri nasional mampu berproduksi secara efisien, sehingga harga kompetitif dan kualitas meningkat.

Impor barang Tiongkok ke Indonesia saat ini jelas Suhartoko masih didominasi mesin, peralatan mekanik/elektrik, kendaraan, serta produk konsumen seperti elektronik, fashion, dan perabot rumah tangga. Produk-produk itu populer karena harga kompetitif dan variannya lengkap.

“Jika manufaktur Tiongkok turun, maka impor barang-barang dari Tiongkok juga berpotensi turun. Momentum ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh industri substitusi impor dalam negeri,” kata Suhartoko.

Syaratnya jelas, industri dalam negeri harus bisa berproduksi secara efisien agar harga bersaing, sekaligus menaikkan kualitas supaya konsumen mau beralih dari produk Tiongkok.

Namun demikian, di sisi lain perlu juga mewaspadai ketersediaan bahan baku. Sebab, Indonesia juga banyak mengimpor bahan baku dari Tiongkok seperti baja, bahan kimia organik, plastik primer, dan suku cadang otomotif.

“Dalam hal ini jika ekspor Tiongkok ke Indonesia turun akan mengkontraksi industri penggunanya. Pabrik di sini bisa kekurangan bahan baku dan produksi terganggu,” ujarnya.

Untuk meredam risiko itu, Suhartoko menekankan pentingnya diversifikasi negara asal impor. Dengan begitu, pengaruh penurunan ekspor Tiongkok tidak berdampak besar ke industri nasional.

“Diversifikasi pemasok bahan baku jadi kunci agar rantai pasok industri Indonesia tetap aman meski manufaktur Tiongkok bergejolak,” tutup Suhartoko.

Kebijakan Tambahan

Biro Statistik Nasional Tiongkok atau National Bureau of Statistics of China (NBS) dan Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok sebelumnya melaporkan aktivitas manufaktur negara Tirai Bambu itu melemah pada Mei 2026, seiring dengan masa liburan dan tekanan dari biaya input yang lebih tinggi, sehingga membebani produksi.

Indeks pembelian manufaktur atau Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Tiongkok resmi turun menjadi 50,0 pada bulan Mei dari 50,3 pada bulan April. Angka tersebut sesuai dengan ambang batas 50 poin yang memisahkan ekspansi dari kontraksi dan sejalan dengan ekspektasi para ekonom.

Sementara itu, PMI non-manufaktur, yang mengukur aktivitas di sektor konstruksi dan jasa, naik menjadi 50,1 dari 49,4 pada bulan April, kembali ke wilayah ekspansi dan melampaui perkiraan pasar.

Data terbaru itu menambah indikasi bahwa momentum ekonomi Tiongkok telah melambat, setelah awal tahun yang kuat. Indikator ekonomi yang dirilis untuk bulan April menunjukkan pertumbuhan yang lebih lemah dalam produksi industri dan penjualan ritel, yang memicu seruan untuk dukungan kebijakan tambahan.

Merespon perlambatan aktivitas ekonomi, pemerintah Tiongkok telah memperkenalkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan. Awal bulan ini, Bank Rakyat Tiongkok menurunkan suku bunga pinjaman kebijakan satu tahun kepada bank-bank ke level terendah sepanjang sejarah.

Beijing juga telah mengumumkan rencana untuk memperluas akses ke layanan publik, termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan, bagi pekerja migran sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendukung konsumsi dan meningkatkan standar hidup.