Kencan Bumil untuk Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

BLORA -- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah meluncurkan program Kencan Bumil (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) untuk menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB).

Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin, di Kabupaten Blora, Rabu, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai penguat gerakan bersama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Peluncuran program Kencan Bumil dan SIM itu bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-54 Tahun 2026 di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.

"Marilah kita jadikan momentum HKG PKK Ke-54 ini sebagai titik balik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan," katanya.

Menurut dia, peluncuran Kencan Bumil bersamaan dengan SIM TP PKK menjadi langkah penting, sebab organisasi akan lebih mudah dalam menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan isu strategis, salah satunya penurunan AKI dan AKB.

"Kita meluncurkan SIM PKK sebagai sistem informasi manajemen PKK supaya kita bisa menentukan skala prioritas dan merespons isu-isu strategis yang ada di Provinsi Jawa Tengah," katanya.

Melalui pemanfaatan sistem informasi, kata dia, diharapkan layanan terhadap isu strategis, khususnya kepada ibu hamil, menjadi lebih terukur, cepat, dan adaptif.

Ia mengatakan bahwa upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Jateng sejauh ini menunjukkan tren yang terus membaik.

Data Dinas Kesehatan Jateng, jumlah kasus kematian ibu pada 2023 sebanyak 438 kasus, turun menjadi 427 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 337 kasus pada 2025. Hingga Triwulan I 2026, jumlah AKI tercatat sebanyak 70 kasus.

Tren serupa juga terjadi pada angka kematian bayi, pada 2023 tercatat sebanyak 4.612 kasus, kemudian turun menjadi 4.326 kasus pada 2024 dan menjadi 3.650 kasus pada 2025, sementara hingga triwulan I 2026 tercatat sebanyak 799 kasus.

Ia memastikan PKK Jateng akan fokus pada tiga langkah utama dalam pendampingan ibu hamil, yakni penjangkauan, peningkatan pengetahuan, dan pendampingan secara berkelanjutan.

“Bagaimana AKI ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi. Oleh karena itu, tiga hal ini menjadi fokus pendampingan pada masa kehamilan. Satu kader satu ibu hamil,” katanya.

Pendampingan tersebut, lanjutnya, tidak hanya dilakukan selama masa kehamilan, tetapi juga hingga pascanifas dan pengurusan administrasi sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai unsur yang mengawal kesehatan ibu hamil.

"Ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang pertama adalah kader-kader kesehatan, kemudian kader pos kesehatan, lalu kader-kader PKK. Tiga kader ini yang nanti akan berkolaborasi mengawal kesehatan ibu hamil," katanya.