Krisis Minyak Dorong Asean Percepat Transisi Energi Terbarukan

Kelangkaan Pasokan - Pemimpin Dunia Sepakat Pentingnya Rantai Pasok Energi yang Stabil

Ketergantungan pada energi fosil dinilai semakin berisiko di tengah fluktuasi harga dan potensi kelangkaan pasokan.

Jakarta – Ketidakpastian pasokan energi global yang dipicu oleh konflik geopolitik dan gangguan rantai distribusi mendorong negara-negara Asean (Perhimpunan Bangsabangsa Asia Tenggara) untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan.

Situasi ini membuat isu ketahanan energi kembali menjadi perhatian utama di kawasan.

Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menilai kondisi tersebut perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait posisi energi di masingmasing negara Asean di tengah dinamika geopolitik global dan perubahan pola pasokan energi dunia.

Seperti dikutip dari Antara, Dosen Hubungan Internasional President University itu menjelaskan bahwa kajian komprehensif diperlukan untuk memahami kondisi energi kawasan Asean secara menyeluruh, baik sebelum maupun setelah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Ia menambahkan bahwa setiap negara di Asia Tenggara memiliki kebutuhan dan tingkat ketergantungan energi yang berbeda.

Sebagian negara masih sangat bergantung pada minyak bumi, sementara negara lainnya mulai mempercepat langkah transisi menuju sumber energi terbarukan sebagai upaya mengurangi risiko ketergantungan jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, Rezasyah menilai dorongan percepatan ratifikasi Asean Petroleum Security Agreement (APSA) sebagai langkah penting, meski implementasinya diperkirakan tidak mudah.

Ia menyoroti posisi Indonesia sebagai negara dengan kebutuhan energi terbesar di kawasan Asean karena jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan yang luas.

“Tidak mustahil akan terlahir stigma baru, di mana Indonesia sebagai konsumen terbesar menggunakan mekanisme Asean sebagai kekuatan tawar baru dalam berhubungan dengan negara-negara eksportir minyak,” katanya.

Karena itu, ia mendorong Indonesia mempercepat diversifikasi energi, termasuk pemanfaatan tenaga surya, angin, panas bumi, serta energi berbasis pengolahan sampah.

Proses Ratifikasi Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asean Kao Kim Hourn memastikan bahwa ratifikasi APSA akan diselesaikan sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-49 pada akhir 2026.

“Para pejabat negara telah menerima instruksi dari para pemimpin mereka bahwa proses ratifikasi APSA harus dipercepat oleh semua negara anggota,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap negara anggota akan melanjutkan proses ratifikasi melalui mekanisme legislatif nasional masingmasing.

“Masing-masing negara akan melanjutkan proses di badan legislatifnya dan menyelesaikan seluruh prosesnya di dalam negeri sedini mungkin,” kata Kao.

Meski demikian, ia mengakui bahwa proses ratifikasi masih bergantung pada dinamika internal negara anggota sehingga waktu penyelesaiannya belum dapat dipastikan secara rinci.

Namun ia menegaskan komitmen bahwa APSA harus selesai sebelum KTT Asean ke-49.

“Tetapi, tentu saja hal tersebut harus dilakukan. Tak ada keraguan bahwa APSA akan rampung sebelum KTT ke-49 Asean, dan saya sangat mengharapkan hal ini,” ujarnya.

Dalam KTT Asean ke-48, Filipina, para pemimpin negara telah menyepakati percepatan kerja sama energi regional, termasuk penguatan interkoneksi listrik dan mekanisme berbagi energi antarnegara.

“Para pemimpin sepakat akan pentingnya rantai pasok energi yang stabil dan andal, interkonektivitas energi yang lebih kuat, serta percepatan diversifikasi menuju sumber energi alternatif dan terbarukan,” kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr..

Kesepakatan itu menempatkan APSA sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan energi kawasan.

Mekanisme ini memungkinkan negara Asean saling membantu ketika terjadi kelangkaan bahan bakar, dengan skema dukungan minimal 10 persen dari kebutuhan domestik negara yang terdampak.