APBN Harus Dijaga di Tengah Gejolak Global

Pemerintah perlu memastikan pengelolaan anggaran tetap hati-hati melalui efisiensi belanja, penguatan penerimaan, serta inovasi pembiayaan agar tekanan eksternal tidak menggerus daya tahan fiskal.

Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global yang kian meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara hati-hati melalui efisiensi belanja, penguatan penerimaan, serta inovasi pembiayaan agar tekanan eksternal tidak menggerus daya tahan fiskal.

Seperti dikutip dari Antara, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan APBN di tengah dinamika global tersebut.

Dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis (23/4), Juda menjelaskan bahwa langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi belanja, khususnya pada program prioritas.

“Kami meningkatkan efisiensi belanja dan kualitas implementasi program-program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis (MBG),” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan kontra-siklikal untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Pada saat yang sama, kami melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga energi bersubsidi bagi kelompok rentan,” kata Juda.

Strategi berikutnya dilakukan melalui penguatan pembiayaan inovatif. Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan, memperdalam pasar keuangan domestik, serta menjaga ketersediaan bantalan fiskal (fiscal buffer).

Di sisi lain, efisiensi pengelolaan kas terus ditingkatkan dan hubungan dengan investor diperkuat guna menjaga kepercayaan pasar.

Adapun strategi ketiga difokuskan pada peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Pemerintah berupaya menjaga penerimaan pajak tetap sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan berbasis digital.

Juda mengungkapkan bahwa pada tiga bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak tumbuh sekitar 20 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh digitalisasi melalui sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan pengelolaan restitusi pajak.

Tantangan Fiskal

Secara terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengingatkan bahwa optimisme pemerintah perlu diiringi langkah konsolidasi nyata.

Menurut dia, ketahanan fiskal tidak cukup hanya terlihat stabil dalam jangka pendek, tetapi harus benar-benar kuat menghadapi tekanan global berkepanjangan.

“Bantalan fiskal kita di kuartal II masih cukup untuk meredam guncangan jangka pendek, tetapi tidak cukup tebal untuk menghadapi shock yang berkepanjangan,” kata Rizal.

Ia menjelaskan tekanan fiskal saat ini berasal dari kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta potensi perlambatan penerimaan pajak akibat melemahnya aktivitas ekonomi.

Kondisi tersebut membuat ruang belanja pemerintah semakin terbatas, terutama karena kebutuhan subsidi dan kompensasi energi cenderung meningkat.

Dalam situasi ini, APBN masih berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber), namun dengan biaya yang relatif mahal dan ruang manuver yang semakin sempit apabila tekanan global terus berlanjut.

“Secara fundamental, tantangan fiskal kita justru ada pada kualitas daya tahannya, bukan sekadar level defisit. Selama struktur belanja masih didominasi komponen yang kurang fleksibel dan basis penerimaan belum cukup kuat, maka setiap shock eksternal akan cepat menggerus ruang fiskal,” jelasnya.