Wamenkeu Bicara Blak-blakan: Kunci Jaga Fiskal RI di Era Ketidakpastian

JAKARTA – Di tengah meningkatnya tekanan global—mulai dari suku bunga tinggi di negara maju, volatilitas harga komoditas, hingga ketegangan geopolitik—strategi menjaga kesehatan fiskal menjadi krusial bagi Indonesia.

Disiplin dalam pengelolaan defisit dan utang diperlukan untuk menjaga kredibilitas kebijakan, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah merespons gejolak tanpa memicu ketidakstabilan makroekonomi.

Fiskal yang kuat juga berfungsi sebagai penyangga ketika tekanan eksternal merambat ke sektor riil, misalnya melalui perlambatan ekspor atau kenaikan biaya impor energi.

Dalam konteks ini, efektivitas belanja negara menjadi kunci—tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memastikan stimulus tepat sasaran dan produktif.

Dengan strategi fiskal yang terukur dan adaptif, Indonesia dapat menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memaparkan sejumlah strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya tekanan global.

Strategi pertama yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi belanja, khususnya pada program-program prioritas.

“Kami meningkatkan efisiensi belanja dan kualitas implementasi program-program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis (MBG),” kata Juda dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis (23/4).

Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan kontra-siklikal guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Pada saat yang sama, kami melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga energi bersubsidi bagi kelompok rentan,” ujarnya.

Strategi kedua dilakukan melalui penguatan pembiayaan inovatif. Dalam hal ini pemerintah mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan hingga memperdalam pasar keuangan domestik.

Pemerintah juga menjaga ketersediaan bantalan fiskal (fiscal buffer), meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, serta memperkuat basis dan hubungan dengan investor.

Kemudian, strategi ketiga difokuskan pada peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.

Pemerintah berupaya menjaga penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan berbasis digital.

Wamenkeu menyampaikan bahwa dalam tiga bulan pertama tahun ini, penerimaan pajak tumbuh sebesar 20 persen. Peningkatan itu didorong oleh berbagai upaya, antara lain digitalisasi melalui sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan pengelolaan restitusi pajak.

Di samping itu, pemerintah turut mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pembiayaan alternatif di luar APBN.

Menurut Juda, Danantara bisa menjadi pendorong sektor swasta untuk turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lewat investasi strategis.

"Kami telah memperkuat instrumen fiskal dengan sinergi bersama mitra strategis baru kami, Danantara, untuk mendukung program investasi dan pembangunan," tuturnya.