Penyaluran Kredit Tidak Merata, Segmen UMKM Semakin Merana

JAKARTA - Bank dalam menjalankan fungsi intermediasi diharapkan tidak sekedar mengejar target pertumbuhan kredit/pembiayaan, tetapi juga memerhatikan sebaran portofolio agar lebih merata ke semua segmen. Hal itu penting karena pembiayaan yang merata ke semua segmen juga akan berdampak pada pertumbuhan segmen usaha yang mendapat pembiayaan. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan meski penyaluran kredit pada kuartal I-2026 menunjukkan kinerja yang membaik dengan tumbuh 10,42 persen atau doubel digit, namun masih dihadapkan pada pemerataan pembiayaan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyampaiakan pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen (yoy) hingga kuartal I tahun ini, ditopang oleh segmen korporasi, komersial, dan konsumer. Namun, kredit ke segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kontraksi 3,57 persen, dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans/NPL) yang hampir mendekati ambang batas 5 persen, tepanya NPL 4,55 persen pada Maret 2026.

“Ekspansi masih solid, tetapi belum mencerminkan kualitas pertumbuhan yang merata,” katanya kepada Antara di Jakarta, Senin (20/4).

Dorongan utama kredit yang berasal dari segmen korporasi, komersial, dan konsumsi, sementara kredit UMKM justru terkontraksi menurut Rizal sebagai pemulihan agregat, bukan penguatan pembiayaan yang inklusif.

Tren seperti ini sangat terbuka berlanjut hingga akhir tahun, namun sangat bergantung pada permintaan riil, kualitas aset, dan preferensi risiko perbankan.

“Likuiditas memang relatif longgar, tetapi kenaikan rasio kredit bermasalah membuat bank cenderung lebih selektif. Dengan demikian, pertumbuhan kredit kemungkinan tetap terjaga, tetapi tidak merata antar segmen,” katanya.

Dari sisi struktur, pertumbuhan dua digit ini bukan semata base effect, tetapi juga belum sepenuhnya mencerminkan permintaan riil yang luas. Ekspansi lebih banyak terjadi pada sektor dengan risiko terukur, sementara UMKM mengalami credit rationing. Hal itu menunjukkan adanya gap antara pemulihan ekonomi dan distribusi pembiayaan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh meningkatnya risiko di segmen UMKM dengan NPL kredit UMKM yang mencapai 4,55 persen atau masih di bawah ambang kritis, tetapi sudah menjadi sinyal peringatan dini, apalagi terjadi bersamaan dengan kontraksi kredit.

Sebab itu, strategi kebijakan katanya harus bergeser dari sekadar mendorong volume kredit ke pendekatan berbasis mitigasi risiko.

Kebijakan Afirmatif

Di kesempatan lain, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa mengungkapkan data tersebut menunjukkan perbedaan dukungan pendanaan antara korporasi dan UMKM.

“Ketimpangan alokasi kredit yang lebih terpusat pada korporasi besar dan pusat bisnis/kekuasaan, sementara untuk ekonomi rakyat dan UMKM di daerah belum optimal. Padahal dana tersebut dikumpulkan dari bank-bank dan lembaga keuangan di daerah,”papar Awan.

Selain karena syarat kredit yang ketat, ketimpangan terjadi karena rencana bisnis/proyek yang berskala besar umumnya dikerjakan oleh korporasi besar. Sebab itu, dia menegaskan perlunya kebijakan afirmatif terkait kredit bagi UMKM. Untuk meminimalisir risiko maka skema kredit perlu didukung penguatan kapasitas dan pendampingan usaha UMKM.