PLTS Atap dan Power Wheeling Jadi Instrumen Utama Capai Target Energi Surya 100 GW

JAKARTA - Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menilai, skema atap surya dan power wheeling menjadi instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat.

Dengan penerapan dua skema tersebut, pemerintah dinilai tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang.

“Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling,” kata Lead Researcher SUSTAIN Adila Isfandiari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4).

Menurut dia, pengembangan atap surya oleh rumah tangga serta pemanfaatan skema power wheeling oleh sektor industri dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam mendukung realisasi proyek tersebut.

“Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujarnya.

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional tercatat baru mencapai 15,75 persen, dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 15.630 megawatt (MW). Sementara energi fosil masih mendominasi sekitar 85 persen.

Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun, Indonesia perlu meningkatkan laju pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dibandingkan tren historis saat ini.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan tercatat sekitar 1.025 MW per tahun.

SUSTAIN menilai percepatan pengembangan EBT penting guna memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian kondisi global.

Dalam konteks keterbatasan fiskal, skema atap surya dan power wheeling dinilai bisa menjadi solusi untuk menambah kapasitas listrik berbasis energi terbarukan secara cepat tanpa mengandalkan pembiayaan negara.

Melalui skema tersebut, PLN tetap berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit dapat didorong oleh sektor swasta.

Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif bagi pelanggan PLN non-subsidi, khususnya segmen rumah tangga R-2 dan R-3 yang mencapai sekitar 2,88 juta pelanggan, agar terdorong menggunakan energi surya.

“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” kata Adila.

Partisipasi pelanggan non-subsidi jelasnya berpotensi menjadi katalis utama dalam percepatan penambahan kapasitas EBT, sekaligus mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.

Perlu Investasi

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan untuk pembangunan PLTS skala besar atau konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS), diperlukan investasi dan dukungan pendanaan dari pemerintah, baik melalui APBN atau Danantara.

Pemerintah juga perlu mengalokasikan dana untuk mempersiapkan dan melatih tenaga kerja terampil yang tersertifikasi untuk membangun PLTS, membentuk instrumen pendanaan, serta mendukung pemanfaatan PLTS + BESS untuk program listrik desa, yang berasal dari APBN, serta membangun jaringan listrik yang mampu menerima listrik dari PLTS + BESS.

Untuk PLTS Atap, Fabby setuju kalau Pemerintah tidak perlu menyediakan anggaran. “Yang diperlukan adalah regulasi mengenai sistem kuota dan memberlakukan kembali net-metering, walaupun nilainya 0,75 persen tarif, khususnya untuk pelanggan listrik rumah tangga,” kata Fabby.