Wagub Rano Sambut Delegasi Busan di Balai Kota, Bahas Masa Depan Industri Film Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat langkah mewujudkan Jakarta sebagai Kota Sinema melalui penguatan kolaborasi internasional. Upaya ini ditandai dengan kunjungan delegasi Busan Film Commission pada 9 - 10 April 2026 yang menjadi momentum strategis bagi pengembangan industri perfilman di ibu kota.

Delegasi yang dipimpin Kang Sung Kyu bersama Hyungdong Cho disambut langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Balai Kota Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperkuat kerja sama lintas negara dalam membangun ekosistem perfilman yang lebih kompetitif.

Dalam kesempatan itu, Rano menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membentuk Jakarta Film Commission. Lembaga ini diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang memudahkan sineas dalam mengakses berbagai kebutuhan produksi film.

"Jakarta punya potensi besar sebagai pusat industri kreatif, termasuk perfilman. Kehadiran Jakarta Film Commission nantinya diharapkan menjadi pintu masuk layanan terpadu yang memudahkan sineas, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berkarya di Jakarta," ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan langkah untuk bergabung dalam Asian Film Commission Network (AFC Net). Keanggotaan ini dinilai penting untuk membuka peluang kolaborasi global serta memperluas akses produksi internasional.

Melalui jaringan tersebut, Jakarta berpeluang meningkatkan promosi sebagai destinasi syuting internasional. Tidak hanya itu, kerja sama co-production dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor perfilman juga akan semakin terbuka.

Kunjungan delegasi Busan turut dimanfaatkan untuk meninjau sejumlah pusat kegiatan seni dan perfilman di Jakarta. Institut Kesenian Jakarta dan Taman Ismail Marzuki menjadi lokasi yang dikunjungi dalam rangka melihat potensi pengembangan talenta kreatif.

Rangkaian agenda dilanjutkan dengan diskusi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku industri perfilman. Dalam forum tersebut, ditekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dukungan pemerintah daerah mencakup penyederhanaan perizinan, pemanfaatan aset lokasi syuting, hingga pengaturan lalu lintas dan keamanan. Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan iklim produksi film yang kondusif.

"Lebih dari sekadar industri, film juga menjadi medium strategis untuk membangun identitas kota sekaligus menggerakkan ekonomi dan pariwisata," tutur Rano.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan industri film sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan sektor swasta. Sinergi tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem yang kuat dan berdaya saing.

Pengalaman Busan dalam mengembangkan industri film menjadi referensi penting bagi Jakarta. Salah satu pelajaran utama adalah memulai dari penyediaan layanan dasar yang kemudian berkembang menjadi sistem yang terintegrasi.

Pemprov DKI Jakarta optimistis langkah ini akan mempercepat transformasi Jakarta menjadi kota global berbasis industri kreatif. Ke depan, Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi lokasi syuting, tetapi juga pusat produksi dan distribusi film.

"Pemprov DKI Jakarta bersama para pemangku kepentingan akan terus mendorong percepatan pembentukan Jakarta Film Commission, guna menghadirkan ekosistem yang memudahkan sineas berkarya sekaligus membawa cerita Jakarta ke panggung dunia," pungkasnya.