OJK Dorong Asuransi Tekan Beban Belanja Kesehatan Mandiri Masyarakat

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti tingginya belanja kesehatan yang masih ditanggung langsung oleh masyarakat. Nilainya mencapai sekitar Rp175 triliun atau setara 28,8 persen dari total pembiayaan kesehatan nasional.

Kondisi ini menunjukkan peran asuransi kesehatan masih belum optimal. OJK pun mendorong penguatan asuransi untuk menekan beban masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk menurunkan porsi pembayaran mandiri masyarakat.

"Ada 28,8 persen dari total pembelanjaan kesehatan, itu masih bayar pakai uang sendiri atau disebut dengan out of pocket. Nah 28,8 persen itu jumlahnya Rp175 triliun, itu yang kita mau turunkan," ujar Ogi di Jakarta, Senin (13/4).

Selain itu, OJK juga mendorong peningkatan kontribusi asuransi kesehatan komersial. Ia menyebut, saat ini porsinya masih sekitar lima persen dari total belanja kesehatan nasional.

"Kita mesti geser ke asuransi komersial yang saat ini masih lima persen dari total belanja kesehatan nasional. Nah itu kita mau tingkatkan, kita sekarang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan," ujar dia.

Sementara itu, pelaku industri menilai penguatan peran asuransi harus diikuti perbaikan kualitas bisnis. Industri asuransi kini tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan premi.

Direktur Utama PT Asuransi ASEI Indonesia, Dody Dalimunthe, mengatakan industri kini lebih fokus pada keberlanjutan bisnis. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan industri secara jangka panjang.

“Ke depan industri asuransi tidak lagi mengejar premi besar, tapi fokus pada kualitas bisnis dan keberlanjutan. Ini penting agar industri tetap sehat dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat,” ujar Dody.

Dengan langkah tersebut, diharapkan peran asuransi dalam pembiayaan kesehatan dapat meningkat. Sehingga beban masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan bisa semakin berkurang. ils/I-1