Kota Bogor Jalankan Amanat Presiden: Program ASRI Jadi Momentum Bersihkan Jalur Pedestrian

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh di berbagai sektor melalui program ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Langkah ini mencakup perbaikan dari tingkat desa hingga ibu kota guna menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan layak huni.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan penataan di berbagai wilayah yang tersebar di enam kecamatan. Upaya ini difokuskan pada penertiban bangunan liar serta aktivitas pedagang kaki lima yang dinilai mengganggu ketertiban dan kebersihan kota.

Bangunan liar yang memakan badan jalan mulai dibongkar, sementara pedagang kaki lima yang menutupi saluran air ditertibkan. Relokasi juga dilakukan terhadap PKL yang berjualan di trotoar ke pasar resmi seperti Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan bahwa penertiban akan terus berlanjut ke berbagai titik lain yang masih memerlukan penataan. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan wajah Kota Bogor agar lebih tertib, bersih, dan indah sesuai harapan masyarakat.

"Ini akan dilanjutkan ke titik lain yang dirasa perlu kita berikan sentuhan. Karena masih banyak yang belum memahami bahwa saat ini sedang dilakukan langkah untuk mengembalikan ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota Bogor sebagaimana yang diharapkan seluruh masyarakat," ujar Dedie.

Penertiban juga menyasar aktivitas distribusi barang yang selama ini berlangsung di badan jalan. Angkutan sayur dan buah kini diarahkan untuk melakukan bongkar muat di pasar resmi guna mengurangi kemacetan serta potensi penumpukan sampah.

Dampak dari kebijakan tersebut mulai terlihat dari penurunan volume sampah harian. Jika sebelumnya mencapai 20 hingga 30 ton per hari, kini jumlahnya berkurang menjadi sekitar 10 ton atau turun hingga setengahnya.

"Ini menjadi perhatian kita untuk hadir menyelesaikan permasalahan yang menyangkut ketertiban Kota Bogor," kata Dedie.

Pemkot Bogor juga memperkuat pengawasan dengan menindak praktik ilegal seperti penggunaan listrik tanpa izin. Selain itu, rantai pasok logistik kepada PKL yang melanggar aturan turut disisir guna mencegah munculnya kembali pelanggaran serupa.

"Sejak awal Pak Wakil menemukan listrik ilegal di Jalan Mayor Oking, itu langsung kita putus. Kemudian masalah suplai logistik. Jadi, listrik ilegal dan suplai barang ke PKL ini menjadi titik awal yang terus disisir agar keberadaan petugas lebih efektif. Kita sisir sumbernya agar lebih cepat tertib, resik, dan indah," tegas Dedie.

Langkah terintegrasi dari hulu hingga hilir ini diharapkan mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi praktik pelanggaran yang berulang, sekaligus memperkuat efektivitas penegakan aturan di lapangan.