Antisipasi Kekeringan Jawa Timur 2026: DPRD Usulkan Pembangunan Sumur Artesis dan Pipanisasi

Kamis, 09 Apr 2026, 03:05 WIB

SURABAYA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera merumuskan kebijakan permanen guna memutus rantai persoalan kekeringan yang rutin melanda wilayah tersebut setiap tahun.

Dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (8/4), Puguh menekankan bahwa distribusi air bersih temporer tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan iklim yang semakin ekstrem. Ia mengusulkan investasi besar pada pembangunan sumur artesis dan penguatan infrastruktur pipanisasi di wilayah rawan, sebagai langkah strategis menjamin ketersediaan air bagi warga maupun sektor pertanian.

Ket. Foto: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas beberapa waktu lalu. — Sumber: ANTARA/HO-Tim Puguh Wiji

“Sudah saatnya disiapkan kebijakan permanen agar masyarakat tidak lagi khawatir setiap kali musim kemarau datang,” ujarnya di Surabaya, Rabu.

Puguh mengusulkan sejumlah langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah, di antaranya pembangunan sumur bawah tanah atau sumur artesis di wilayah rawan kekeringan.

Meski membutuhkan anggaran besar, ia menilai langkah tersebut menjadi investasi penting untuk menjamin ketersediaan air bersih.

Selain itu, penguatan infrastruktur pipanisasi air juga dinilai menjadi solusi efektif, terutama di daerah yang memiliki sumber mata air namun belum terdistribusi dengan baik.

Politisi PKS ini mengingatkan bahwa mitigasi di sektor pertanian harus menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan pangan, terlebih di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas instansi di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang secara komprehensif.

Dengan langkah mitigasi yang tepat dan kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan Jawa Timur tidak lagi menghadapi “drama tahunan” kekeringan yang selama ini kerap meresahkan masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Maret hingga April merupakan masa pancaroba.

Pada Mei sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur mulai memasuki musim kemarau, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus 2026 yang mencakup 70,9 persen wilayah.

Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan di ratusan desa, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber air.

  • krisis air bersih
  • musim kemarau
  • kekeringan jawa timur
  • dprd jatim
  • puguh wiji pamungkas
  • bmkg jatim

Redaktur: alfred

Penulis: Alfred, Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.