Pemulihan Pascabencana Sumatera Dipercepat, Pemerintah Fokus Kejar Huntap buat Warga

JAKARTA - Pemerintah melaporkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama saat ini diarahkan pada percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera. Ia menegaskan bahwa indikator pemulihan tidak hanya dilihat dari infrastruktur, tetapi juga dari berfungsinya kembali layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kondisi di Sumatera Barat menjadi yang paling cepat pulih dibandingkan wilayah lain. Dari total 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 daerah terdampak dan 13 di antaranya sudah menunjukkan aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang relatif normal.

"Kami melihat bahwa untuk di Sumatera Barat relatif paling cepat ya, karena dari 19 kabupaten/kota, 16 terdampak itu, 13 kabupaten/kota itu pemerintah dan pemerintahan maupun masyarakatnya berjalan relatif lancar," ujarnya.

Di Sumatera Utara, sebagian besar wilayah juga mencatat perkembangan positif meskipun masih terdapat beberapa titik yang membutuhkan penanganan lanjutan. Sementara itu, di Aceh, pemulihan berjalan bertahap dengan sejumlah daerah seperti Aceh Tamiang masih memerlukan perhatian khusus.

Dalam aspek penanganan pengungsi, pemerintah memastikan progres pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan. Namun, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak berlama-lama tinggal di tempat penampungan sementara.

"Huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting, kemudian juga nanti hal-hal yang sangat urgen, seperti jembatan, jalan, yang itu memang menjadi jalan utama," tegasnya.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas dan distribusi logistik. Respons cepat dari Kementerian Pekerjaan Umum disebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat pemulihan akses di sejumlah wilayah terdampak.

Meski menunjukkan progres positif, pemerintah mengakui bahwa tantangan pemulihan masih cukup besar. Beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan meliputi normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pertanian dan tambak, serta pembangunan infrastruktur permanen yang lebih tahan terhadap bencana.

Proses pemulihan ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang. Pemerintah telah menyusun rencana induk pemulihan yang ditargetkan berjalan selama tiga tahun ke depan guna memastikan seluruh aspek terdampak dapat pulih secara menyeluruh.

"Ini luas sekali dan kompleks masalahnya sehingga dibuatkan renduk, rencana induk oleh Bappenas untuk 3 tahun," jelasnya.

Rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas percepatan pemulihan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap potensi bencana di masa mendatang.