Bapenda Bekasi Tetap Layani Wajib Pajak Meski Pegawai WFH, Target Pendapatan Digenjot Usai Lebaran

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, langsung tancap gas untuk mengejar realisasi pendapatan daerah usai libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah agar mampu mencapai target di penghujung tahun 2026.

"Wajib pajak yang ingin membayar pajak tetap dilayani, meski sejumlah pegawai masih WFH," kata Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan di Cikarang, Kamis.

Ia mengatakan pelayanan pajak daerah tetap berjalan normal seusai momentum libur Hari Raya Lebaran meski ada kebijakan pemberlakuan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai mereka.

Dia menyatakan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bekasi sejauh ini cukup menggembirakan. Hingga menjelang akhir triwulan pertama 2026, pendapatan sudah menembus setengah triliun rupiah.

"Terhitung 25 Maret 2026 pukul 16.00 WIB, realisasi pajak daerah yang sudah tercapai sebesar Rp535,44 miliar. Ini merupakan capaian akhir triwulan pertama, pekan terakhir di bulan Maret," ucapnya.

Dirinya menyebut nominal tersebut merupakan realisasi dari sektor pajak daerah yang menjadi tugas pokok Bapenda Kabupaten Bekasi.

Iwan pun memastikan, mulai tahun ini, setiap penerimaan pajak daerah akan diinformasikan secara berkala melalui media sosial resmi Bapenda Kabupaten Bekasi demi transparansi serta keterbukaan.

"Update mingguan ini merupakan salah satu bentuk transparansi agar masyarakat bisa memantau sektor pendapatan dari pajak daerah," katanya.

Iwan mengaku belum berpuas diri meski realisasi penerimaan pajak daerah sudah menembus Rp535 miliar. Pihaknya terus berupaya maksimal untuk memenuhi target tahun 2026 senilai Rp3,8 triliun.

"Kami tidak akan pernah bosan untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar taat membayar pajak untuk pembangunan daerah," ucapnya.

Pihaknya turut mengimbau kepada segenap pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi agar dapat menjadi teladan masyarakat dengan membayar pajak secara tepat waktu guna mendukung optimalisasi program pembangunan.

"Kami mengajak pegawai pemerintah menjadi contoh dalam pembayaran pajak daerah, seperti PBB dan pajak kendaraan bermotor. Bila pegawai taat, ini akan menularkan ketaatannya kepada masyarakat."