Data BSPS 2026: Sumut Targetkan 19.668 Rumah Layak Huni, Humbahas Jadi Prioritas

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran serta mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat pada 2026.

Kegiatan berlangsung di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta yang menjadi salah satu lokasi prioritas penerima bantuan. Program ini difokuskan bagi masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni agar dapat memiliki hunian yang lebih layak.

"Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program ... untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak," ujar Mendagri di sela kegiatan.

Program BSPS di Sumatera Utara pada 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, melonjak tajam dari realisasi 2025 yang hanya 1.982 unit.

Peningkatan ini merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang menyasar 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mampu mempercepat penanganan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak.

Dari total 33 kabupaten dan kota penerima di Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi 457 unit rumah. Angka ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan hunian.

Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada semangat gotong royong masyarakat. Konsep rumah swadaya dinilai berbeda dengan pembangunan komersial karena membutuhkan partisipasi aktif warga.

"Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan," pesannya.

Selain itu, program penyediaan rumah layak huni disebut memiliki kaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hal ini juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah turut memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembangunan rumah. Kemudahan tersebut mencakup pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hingga Pajak Pertambahan Nilai.

Kebijakan ini merupakan hasil sinergi lintas kementerian dalam mendorong percepatan program perumahan nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang aman dan layak.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga mengapresiasi percepatan pemulihan pascabencana di Humbang Hasundutan. Kondisi daerah dinilai hampir pulih sepenuhnya, baik dari sisi infrastruktur maupun fasilitas umum.

"Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan bersama jajaran Forkopimda, OPD, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha bahan bangunan. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan luas terhadap percepatan program perumahan berbasis swadaya.