Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Ketua DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Batasi Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun

11 Selasa, 10 Mar 2026, 13:50 WIB | Oleh: Tim Penulis
Ketua DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Batasi Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun Ketua DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Batasi Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun Doc: ANTARA
Ket. Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memperluas kebijakan itu hingga ke usia-usia yang lainnya. Sebab, kata dia, negara-negara lain pun sudah menerapkan kebijakan pembatasan itu demi melindungi anak.

"Melalui Komisi terkait, DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait untuk membatasi medsos untuk anak-anak," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Saat ini, menurut dia, kebebasan penggunaan medsos yang berlebihan bisa berdampak kurang baik bagi anak-anak. Untuk itu, dia mengatakan kebijakan penggunaan medsos pun perlu dievaluasi kembali.

"Kebebasan apa namanya medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital pada Jumat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yang mengatur pembatasan akses anak-anak berusia di bawah 16 tahun ke platform digital.

Menurut aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas tersebut, anak berusia di bawah 16 tahun tidak boleh lagi memiliki akun di platform digital berisiko tinggi.

"Hari ini kami mengeluarkan Peraturan Menteri Turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat.

Implementasi peraturan turunan PP Tunas akan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Luar Negeri
Erdogan Minta AS Tak Serang...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Cuaca Ekstrem, Enam Kecamatan di Blora Dilanda Angin Kencang Akibatkan Puluhan Rumah Roboh

Cuaca Ekstrem, Enam Kecamatan di Blora Dilanda Angin Kencang Akibatkan Puluhan Rumah Roboh

11 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.