Polemik Menguat, DPR Desak Pemerintah Buka Data Impor Beras

JAKARTA - Rencana impor beras dari Amerika Serikat (AS) memunculkan kontradiksi kebijakan, mengingat pemerintah sebelumnya menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras. Polemik ini bukan semata soal volume impor, melainkan konsistensi narasi dan arah strategi pangan nasional.

Jika swasembada benar-benar telah tercapai, maka kebutuhan impor harus dijelaskan secara transparan, apakah untuk segmen khusus, stabilisasi harga, atau penguatan cadangan. Tanpa penjelasan komprehensif, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian pasar dan kegelisahan di kalangan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyoroti polemik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait impor 1.000 ton beras dari United States yang disebut sebagai beras khusus. Menurutnya, penjelasan pemerintah yang belum rinci justru memicu spekulasi publik di tengah situasi pangan yang sensitif.

Firman meminta pemerintah menjelaskan secara detail peruntukan, spesifikasi, volume, serta mekanisme distribusi beras tersebut, termasuk dasar kebijakan dan alasan komoditas itu belum bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. “Sebagai negara agraris, setiap kebijakan impor harus disertai argumentasi komprehensif agar petani tetap merasa dilindungi dan tidak muncul persepsi negara abai terhadap kepentingan mereka,” jelasnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (4/3).

Selain itu, dia menekankan pentingnya transparansi dan strategi komunikasi yang jelas dalam isu pangan. Menurutnya, keterbukaan data dan penjelasan yang utuh menjadi fondasi menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kebijakan pangan berjalan berbasis data dan berpihak pada kepentingan nasional.

Buat Turis

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) tidak bertentangan dengan klaim swasembada, karena jumlahnya sangat kecil dan bersifat khusus buat turis-turis asing yang berkunjung ke Indonesia.

"Itu baru akan (diimpor). Itu pun kalau (jadi) diimpor itu adalah beras khusus karena (beras jenis) basmati sesuai dengan (selera) turis-turis yang datang, investor (yang) datang," kata Amran secara terpisah.

Dia menjelaskan beras yang direncanakan diimpor merupakan beras khusus jenis basmati untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu, bukan beras konsumsi umum masyarakat Indonesia. Beras khusus tersebut diperuntukkan bagi segmen restoran, hotel, serta kebutuhan wisatawan dan investor asing yang memiliki preferensi rasa berbeda dari beras lokal.

"Karena taste-nya ini untuk turis kita yang datang," ujar Amran.