MBG hingga Maret Telah Jangkau 61,2 Juta Penerima

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), per awal Maret 2026 telah menjangkau 61.239.037 penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Qodari menjelaskan operasional program didukung oleh 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

“Untuk memastikan standar layanan tetap terjaga, sebanyak 32.869 petugas pengawas lapangan diterjunkan guna mengawal operasional agar berjalan sesuai ketentuan,” katanya dalam konferensi pers di Gedung KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3).

Dari total unit yang ada, kata Qodari, 8.700 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai bagian dari penguatan aspek keamanan pangan.

Ia menyatakan pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Sejalan dengan itu, jumlah SPPG akan ditingkatkan menjadi 32.000 unit guna memperluas cakupan layanan dan mempercepat pemerataan akses gizi di seluruh wilayah.

Qodari menekankan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal.

“Program ini melibatkan 94.056 pemasok, termasuk 38.938 pelaku UMKM, dengan sekitar 70 persen belanja bahan pangan berasal dari produk lokal,” katanya.

Skema tersebut dinilai mampu menciptakan perputaran ekonomi di desa sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Penguatan Standar

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendorong penguatan standar pelaksanaan program MBG selama bulan suci Ramadan agar kualitas asupan siswa tetap terjaga.

“Jangan sampai program ini justru menimbulkan keluhan dan kekecewaan di masyarakat. Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas. Justru harus menjadi momentum meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak,” ujar Neng Eem dikutip di Jakarta, Rabu.

Dorongan itu disampaikan menyusul adanya laporan dari sejumlah daerah terkait variasi dan komposisi menu MBG yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan standar gizi seimbang.

Neng Eem menegaskan bahwa Ramadan semestinya menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak, termasuk bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa.

Sejumlah laporan muncul dari berbagai daerah, antara lain Kabupaten Kudus dan Lumajang. Di Kudus, orang tua siswa mengeluhkan paket MBG yang berisi kacang goreng, roti abon, susu kotak kecil, telur rebus, dan sebutir jeruk. Sementara di Lumajang, siswa dilaporkan menerima susu 125 ml, telur asin, dan jeruk yang masih mentah.

Menanggapi hal itu, Neng Eem menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan pedoman anggaran dan standar kalori nasional oleh seluruh pelaksana di lapangan, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menilai pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan akan memperkuat kualitas program. “Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada pembinaan hingga sanksi administratif bagi SPPG. Jangan sampai keluhan masyarakat dianggap angin lalu,” katanya.

Ia mengusulkan adanya standar khusus menu Ramadan yang mengatur daya tahan makanan agar tetap layak dikonsumsi saat berbuka, komposisi gizi yang seimbang, hingga transparansi nilai paket di setiap daerah.

Menurut dia, anak-anak yang berpuasa tetap membutuhkan asupan bergizi untuk menjaga kesehatan dan konsentrasi belajar. Ant/S-2