Polri Siapkan Strategi Rekayasa Lalu Lintas

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas (lalin) saat arus mudik dan balik Lebaran 2026 atau dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 pada 13-25 Maret 2026.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menilai rekayasa lalu lintas masih efektif untuk mengurai potensi kemacetan arus lalu lintas akibat peningkatan volume kendaraan saat arus mudik dan balik Idul Fitri. “Tentunya strategi rekayasa lalu lintas juga akan terus kita lakukan berdasarkan pengalaman yang ada,” katanya dalam rapat koordinasi (rakor) terkait kesiapan Operasi Ketupat 2026 di Gedung STIK-PTIK Polri, Jakarta, Senin (2/3).

Ia mengungkapkan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan, di antaranya adalah one way, contraflow, pengaturan di rest area hingga pembatasan kendaraan sumbu tiga. “Pemberian imbauan dan peniadaan tilang, delaying system di wilayah penyeberangan, dan pengalihan arus tentunya menjadi rekayasa-rekayasa yang akan kita lakukan,” ucapnya.

Lebih lanjut, pemimpin Korps Bhayangkara itu mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran pada tahun lalu, terjadi perputaran uang dari pusat ke daerah sekira 137 triliun rupiah.

Ia mengharapkan tahun ini juga mengalami peningkatan agar terjadinya pertumbuhan perekonomian masyarakat. “Tentunya kita harapkan pengamanan operasi ketupat Tahun 2026 ini juga bisa berhasil dengan maksimal sehingga multiplier effect bagi perekonomian di daerah tentunya juga akan berdampak signifikan,” ucapnya.

Siagakan 2.746 Posko

Polri akan menyiagakan 2.746 posko selama Operasi Ketupat 2026 selama masa arus mudik dan balik Lebaran.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan ribuan posko itu terdiri atas 1.624 posko pengamanan, 779 posko pelayanan, dan 343 posko terpadu untuk mengamankan 185.608 objek pengamanan.

“(Objek pengamanan) di antaranya masjid, lokasi Shalat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek wisata,” katanya, Senin.

Ia mengatakan penyiagaan posko itu dalam rangka mengantisipasi arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada 14-15 Maret 2026 dan gelombang kedua pada 18-19 Maret 2026. “Karena kegiatan tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi,” ucapnya.

Sedangkan untuk arus balik juga diprediksi dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 25-26 Maret 2026 dan gelombang kedua pada tanggal pada tanggal 28-29 Maret 2026. Kemenhub memprakiraan total pergerakan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2026 adalah sebesar 50,60 persen penduduk Indonesia atau 143,91 juta orang.

Guna menjamin kelancaran operasi tersebut berjalan, ia mengatakan Polri juga akan menerapkan rekayasa arus lalin di jalur tol, di antaranya nanti berupa ganjil genap, one way, contraflow, delaying system serta ada pula buffer zone di pelabuhan.

Selain itu, Polri menyiagakan tim quick response untuk menangani situasi kontingensi. Lebih lanjut, jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan Polri membuka pelayanan penitipan kendaraan bermotor di kantor kepolisian setempat bagi masyarakat yang nantinya akan melaksanakan kegiatan mudik.

Polri juga akan mengoptimalkan hotline 110 untuk layanan pengaduan. “Layanan 110 sebagai hotline untuk layanan pengaduan, laporan tanggap darurat, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bila membutuhkan kepolisian,” ujarnya.

Dalam rangka mempersiapkan Operasi Ketupat 2026, pada Senin ini rapat koordinasi (rakor) digelar oleh TNI-Polri bersama kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jasa Marga, BMKG hingga Pertamina.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kapolri menyarankan metode “first come, first in” untuk mencegah kepadatan di pelabuhan. Menurutnya, apabila didasarkan pada waktu para pemudik membeli tiket kapal dan kemudian harus masuk sesuai dengan tanggal yang ada di tiket kapal, maka akan menimbulkan potensi penumpukan di pelabuhan.

“Jadi, di puncak arus mudik, kami mohon izin kepada stakeholder (pemangku kepentingan) terkait, siapa yang datang duluan, dia langsung masuk kapal. Oleh karena itu, mohon juga ada kebijakan-kebijakan terkait dengan hal-hal yang menyangkut penyeberangan,” katanya.

Pemimpin Korps Bhayangkara itu juga mengatakan bahwa salah satu yang menjadi perhatian dalam pengamanan dan pelayanan arus mudik dan balik adalah wilayah Banten.

Wilayah tersebut, kata dia, nantinya akan menjadi titik para pemudik dari pulau Jawa menyeberang ke pulau Sumatera. Oleh sebab itu, disusun skema penerapan situasi hijau, kuning, dan merah pada tiga pelabuhan di Banten, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ.

Ia menjelaskan, pada Pelabuhan Merak, situasi hijau untuk antrean dalam keadaan normal. Kemudian, situasi kuning untuk antrean kendaraan sampai dengan SPBU Cikuasa Atas. Lalu, situasi merah manakala antrean kendaraan sampai dengan Gerbang Tol Merak.

Berikutnya, Pelabuhan Ciwandan juga menerapkan pengaturan yang sama dengan situasi hijau, kuning, dan merah. Sedangkan di Pelabuhan BBJ yang dikhususkan untuk truk tangki, truk tronton dan alat berat, Polri juga membagi situasi yang sama.

Situasi hijau pada saat arus lancar, situasi kuning pada saat kendaraan sampai dengan pintu masuk pelabuhan, dan situasi merah pada saat buffer zone di PT SMI dan di Jalan Lingkar sudah tidak bisa ­menampung. Ant/S-2