Pemerintah Harus Gerak Cepat Antisipasi Lonjakan Inflasi

JAKARTA - Pemerintah harus segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter, menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang berpotensi menekan ekonomi nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3) mengatakan konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global berisiko memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.

Dampaknya dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” kata Misbakhun.

Ia menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi.

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

Di sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.

Gejolak global, menurut dia, kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi.

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” katanya.

Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Jika harga minyak melonjak signifikan, Pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.

“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” kata Misbakhun.

Komisi XI DPR, lanjut dia, akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Beban Subsidi

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY, Y Sri Susilo, menilai eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran berpotensi mendorong terjadinya imported inflation bagi Indonesia. Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah dunia akibat terganggunya pasokan, termasuk jika Selat Hormuz mengalami pembatasan, hampir pasti akan menekan harga energi domestik.

“Ketika harga minyak global naik, dampaknya akan langsung terasa pada beban subsidi energi dalam APBN maupun pada harga BBM non-subsidi. Tekanan ini berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah dan memperbesar risiko inflasi impor,” katanya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM akan memicu peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya mendorong cost push inflation atau inflasi akibat kenaikan biaya produksi. Dalam situasi seperti ini, Susilo menegaskan pentingnya pemerintah menyiapkan skenario fiskal kontinjensi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri saat konsumsi meningkat.

“Stabilitas moneter juga harus diperkuat melalui kebijakan suku bunga dan intervensi nilai tukar yang terukur, agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan di pasar domestik,” kata Susilo.