Tak Mau Cuma Jual Biji, Kalsel Genjot Hilirisasi Kopi Terpadu

BANJARMASIN – Pengembangan komoditas kopi menjadi penting karena posisinya bukan hanya sebagai produk pertanian, tetapi juga sebagai komoditas strategis bernilai tambah tinggi.

Indonesia memiliki keunggulan agroklimat dan keragaman varietas yang kuat, sehingga potensi diferensiasi—baik dari sisi cita rasa maupun indikasi geografis—sangat besar untuk diperkuat di pasar global.

Dari sisi ekonomi, kopi menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Penguatan sektor ini dapat mendorong peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan produktivitas, kualitas pascapanen, hingga akses pembiayaan dan pasar. Tanpa intervensi pada aspek hulu dan hilir, petani cenderung terjebak pada fluktuasi harga komoditas mentah.

Selain itu, tren konsumsi kopi spesialti dan keberlanjutan (sustainability) membuka peluang baru. Jika pengembangan diarahkan pada hilirisasi, sertifikasi, serta penguatan merek, kopi dapat menjadi instrumen peningkatan devisa sekaligus penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pengembangan komoditas kopi melalui Program Pengembangan Kopi Diversifikasi Terintegrasi (Bangkodin).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalsel, Suparmi di Banjarbaru, Sabtu (28/2), menyampaikan program ini dirancang sebagai strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing kopi rakyat berbasis kawasan dengan pendekatan kelembagaan pekebun yang berkelanjutan.

Secara konseptual, ungkap dia, Bangkodin merupakan model pengembangan agribisnis kopi yang mengintegrasikan aspek hulu hingga hilir.

Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas tanam dan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, diversifikasi usaha, hilirisasi produk, serta kemitraan strategis lintas sektor.

"Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan perkebunan modern yang menempatkan petani sebagai subjek utama dalam sistem korporasi berbasis kawasan," ujarnya.

Suparmi mengungkapkan, luas perkebunan kopi di Kalimantan Selatan saat ini mencapai 2.231 hektare dengan produksi sebesar 884 ton setara biji kering.

Menurut dia, sentra pengembangan kopi tersebar di beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Banjar seluas 678 hektare, Kabupaten Balangan 526 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 319 hektare, dan Kabupaten Tabalong 277 hektare.

"Keempat wilayah tersebut menjadi basis penguatan kawasan kopi rakyat di provinsi ini," katanya.

Menurut Suparmi, dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan program pengembangan tanaman kopi seluas total 200 hektare. Rinciannya meliputi 40 hektare pada 2023, 60 hektare pada 2024 dan 100 hektare pada 2025.

"Intervensi ini mencerminkan konsistensi dukungan pemerintah daerah dalam memperluas areal tanam sekaligus mendorong peningkatan kapasitas produksi kopi rakyat," katanya.

Melalui BANGKODIN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan produktivitas dan kualitas kopi rakyat, pertumbuhan wirausaha muda di sektor kopi, perluasan kesempatan kerja di perdesaan, serta penguatan ekonomi hijau berbasis komoditas perkebunan.

Dengan dukungan kawasan sentra yang terus berkembang dan intervensi kebijakan yang terarah, kopi diharapkan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.