Gubernur Pramono Buka Pintu Audit Lebar-Lebar! Pemprov DKI Gandeng BPKP Benahi Tata Kelola

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani nota kesepakatan penguatan tata kelola pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan dan memastikan transformasi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya berjalan secara terukur. Pemprov DKI menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang objektif, transparan, dan berbasis hasil.

"Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kesepakatan ini, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif," ujar Pramono.

Menurutnya, kolaborasi dengan BPKP merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang tertib administrasi, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia berharap kerja sama ini semakin meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov DKI.

"Kami mengharapkan, dan tadi sudah saya sampaikan secara terbuka, bahwa kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Selama yang ingin diaudit dilakukan audit, didalami, dan ditelaah, sepenuhnya kami persilakan. Karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, kerja sama ini difokuskan pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dalam setiap kebijakan. Selain itu, manajemen risiko akan diperkuat sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah potensi penyimpangan.

Ia menegaskan, pengawalan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan menjadi prioritas agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang terstruktur, pelaksanaan program diharapkan berjalan tanpa hambatan.

"Melalui kesepakatan ini, kami bersyukur Gubernur Pramono mengizinkan kami untuk masuk tanpa halangan dan tanpa batasan. Semuanya nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jika kami menemukan sesuatu, itu semata-mata untuk menjaga agar jalannya Pemprov DKI benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa kecurangan, dan tanpa hal-hal yang tidak kita inginkan," ungkap Ateh.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan Pemprov DKI yang menempatkan BPKP sebagai mitra strategis dalam menjaga sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan agenda pembangunan berjalan efektif dan sesuai prinsip good governance.

"Kami diberi kesempatan untuk masuk ke mana saja dan berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk melihat titik-titik yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan berbudaya mudah-mudahan dapat terwujud dengan lancar," pungkasnya.

Dengan adanya nota kesepakatan ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi, pengawasan, dan manajemen risiko dalam setiap kebijakan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang bersih, profesional, dan berdaya saing internasional.