AS Bentuk Blok Dagang Mineral Kritis, Dorong Aliansi Global untuk Lepaskan Ketergantungan dari Dominasi China

Kamis, 05 Feb 2026, 04:00 WIB

WASHINGTON – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance pada Rabu (4/2), mengungkapkan rencana untuk menghimpun negara-negara sekutu ke dalam blok perdagangan preferensial bagi mineral kritis. Dalam rencana tersebut, Washington mengusulkan penetapan batas harga dasar (price floor) yang terkoordinasi, seiring peningkatan upaya AS untuk mengurangi cengkeraman China atas material penting bagi manufaktur maju.

Dikutip dari Channel NewsAsia, China selama ini menggunakan dominasinya dalam pengolahan berbagai mineral sebagai alat tekanan geoekonomi, antara lain dengan membatasi ekspor, menekan harga, serta melemahkan kemampuan negara lain untuk mendiversifikasi sumber pasokan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor, kendaraan listrik, dan persenjataan canggih.

Ket. Foto: Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio — Sumber: AFP

“Kami ingin menghilangkan masalah masuknya mineral kritis murah ke pasar kami yang kemudian melemahkan produsen domestik,” kata Vance di hadapan para menteri dari berbagai negara yang berkunjung ke Washington, tanpa secara eksplisit menyebut China.

“Kami akan menetapkan harga acuan untuk mineral kritis di setiap tahap produksi, dan bagi anggota kawasan preferensial, harga acuan tersebut akan berfungsi sebagai batas harga minimum yang dipertahankan melalui tarif yang dapat disesuaikan guna menjaga integritas harga,” ujar Vance.

India dan Jepang Termasuk 55 Negara Peserta Pertemuan

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump meningkatkan upaya pengamanan pasokan mineral kritis bagi AS setelah China mengguncang para pejabat senior dan pasar global tahun lalu dengan menahan pasokan tanah jarang yang dibutuhkan oleh produsen otomotif Amerika dan industri manufaktur lainnya.

Pada Senin (3/2), Trump meluncurkan cadangan strategis mineral kritis AS yang diberi nama Project Vault, didukung dana awal sebesar 10 miliar dolar AS dari US Export-Import Bank serta tambahan pendanaan swasta sebesar 2 miliar dolar AS.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan sebanyak 55 negara menghadiri pertemuan di Washington, termasuk Korea Selatan, India, Thailand, Jepang, Jerman, Australia, dan Republik Demokratik Kongo, yang memiliki kemampuan berbeda-beda dalam kegiatan pertambangan maupun pemurnian mineral.

“Mineral-mineral ini sangat terkonsentrasi di tangan satu negara,” kata Rubio tanpa menyebut China, seraya menambahkan bahwa kondisi tersebut telah menjadi “alat tekanan dalam geopolitik”.

Saham Perusahaan Mineral Turun

Upaya multinegara untuk menetapkan batas harga minimum mineral kritis menjadi langkah terbaru pemerintahan Trump dalam memperluas kontrol terhadap sektor swasta. Gedung Putih telah mengambil kepemilikan saham di sejumlah perusahaan mineral, serta pada produsen chip Intel, dan menegosiasikan kesepakatan harga dengan perusahaan farmasi.

Saham sejumlah perusahaan mineral turun setelah kabar pembentukan blok dagang tersebut. Saham MP Materials turun 2,8 persen, Critical Metals merosot 7,7 persen, NioCorp Developments melemah 2,8 persen, dan USA Rare Earth turun 6,6 persen pada perdagangan pagi di New York.

Dengan menjamin harga minimum melalui aturan perdagangan terkoordinasi, Washington berharap dapat mendorong investasi swasta di sektor pertambangan dan pemrosesan mineral yang selama ini kesulitan bersaing dengan pasokan murah dari China.

Pendekatan ini berpotensi mengubah rantai pasok global untuk material penting bagi kendaraan listrik, semikonduktor, dan sistem pertahanan, namun dalam jangka pendek dapat meningkatkan biaya produksi serta memperuncing ketegangan dagang dengan Beijing.

Kedutaan Besar China di Washington, saat dimintai tanggapan oleh Reuters, menyatakan bahwa China selama ini “memainkan peran penting dan konstruktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan mineral kritis global” serta bersedia terus berkontribusi secara aktif dalam hal tersebut.

Perluasan kontrol ekspor tanah jarang oleh China tahun lalu menyebabkan keterlambatan produksi dan penghentian sementara pabrik otomotif di Eropa dan Amerika Serikat, sementara kelebihan pasokan litium yang dipicu China juga menghambat rencana perluasan produksi di AS.

Ketergantungan tersebut membuat Washington dan mitranya gelisah, karena selama bertahun-tahun kesulitan membangun alternatif domestik yang berkelanjutan untuk pertambangan dan pemrosesan litium, nikel, tanah jarang, dan mineral kritis lainnya.

Presiden Trump, yang dijadwalkan mengunjungi China pada April mendatang, menulis di Truth Social bahwa ia melakukan panggilan telepon yang “sangat baik” dengan Presiden China Xi Jinping pada Rabu pagi untuk membahas berbagai isu perdagangan dan keamanan, mulai dari kedelai hingga Iran, namun tidak menyinggung soal mineral.

Pengaruh China atas mineral kritis terlihat jelas pada Oktober lalu ketika Trump menyetujui pemangkasan tarif atas barang-barang China sebagai imbalan atas janji Beijing untuk menunda penerapan pembatasan yang lebih ketat terhadap ekspor tanah jarang.

Pertemuan Rabu tersebut menegaskan dorongan lebih luas dari Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan para mitra dalam menandingi dominasi China di sektor ini melalui koordinasi instrumen kebijakan, di tengah ketegangan dengan sekutu akibat kebijakan tarif “America First” Trump.

“Saya pikir ini merupakan pengakuan Amerika Serikat bahwa mereka harus bertindak bersama negara lain untuk mengurangi kerentanan di sektor-sektor di mana China memiliki dominasi pasokan,” kata Scott Kennedy, pimpinan program bisnis dan ekonomi China di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Washington.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan memaparkan rincian kebijakan batas harga tersebut kepada para peserta pertemuan pada Rabu.

Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum pada Selasa mengatakan bahwa 11 negara tambahan akan diumumkan pekan ini sebagai anggota klub perdagangan mineral kritis, bergabung dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Thailand. Ia menambahkan sekitar 20 negara lainnya menunjukkan “minat kuat” untuk bergabung dalam koalisi tersebut.

  • Kebijakan AS

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Andes

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.