Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Krisis Likuiditas PBB, Indonesia Tegaskan Iuran Telah Dibayar

12 Rabu, 04 Feb 2026, 02:40 WIB | Oleh: Tim Penulis
Krisis Likuiditas PBB, Indonesia Tegaskan Iuran Telah Dibayar Krisis Likuiditas PBB, Indonesia Tegaskan Iuran Telah Dibayar Doc: AFP/FABRICE COFFRINI

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan Indonesia telah melunasi seluruh kewajiban iuran keanggotaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, di tengah kondisi PBB yang tengah menghadapi tekanan likuiditas keuangan. Pernyataan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan tata kelola global, sekaligus menjadi sinyal dukungan terhadap keberlanjutan operasional PBB di tengah tantangan pembiayaan yang semakin kompleks.

“Dari Indonesia yang dapat disampaikan adalah kita telah melaksanakan kewajiban kita, kontribusi kita terhadap PBB itu telah kita bayarkan secara full,” kata Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Selasa (3/2).

Menurutnya, posisi Indonesia saat ini lebih mendorong negara-negara anggota untuk memenuhi kewajiban kontribusi mereka kepada PBB. Dia mengatakan pada 28 Januari Sekjen PBB Antonio Guterres mengirim surat ke negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, terkait situasi keuangan yang sedang dialami oleh organisasi tersebut.

“Suratnya cukup panjang, mengimbau ke negara-negara anggota yang belum membayar kontribusi untuk bisa membantu situasi keuangan di PBB,” ujar Yvonne.

Sebelumnya, pada 30 Januari, dilaporkan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi tersebut yang dinilai memprihatinkan akibat sejumlah negara anggota belum membayar iuran. Dia menekankan bahwa PBB mengakhiri tahun 2025 dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dollar (setara 23,6 triliun rupiah) atau lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq menjelaskan organisasi tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. “PBB menghadapi krisis likuiditas. PBB tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi, seperti yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. Ant/E-10

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta

Apa Makna Penghargaan Anindhita Wistara?

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Apa Makna Penghargaan Anind...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.