Bansos PKH dan BPNT 2026 Cair Februari! Berikut Cara Cek Nama Penerima dan Nominalnya

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) resmi membuka penyaluran bantuan sosial reguler 2026, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mulai Februari ini. Penyaluran tahap awal mencakup periode Januari hingga Maret 2026 dan dilakukan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

Meski penyaluran sudah berjalan, Kemensos menegaskan status penerima bantuan tidak bersifat permanen. Seluruh data penerima akan dievaluasi ulang pada April 2026 untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan evaluasi dilakukan agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran. Ia menegaskan pembaruan data menjadi kunci agar bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.

"Sekarang sudah proses penyaluran. Nah, nanti pada bulan April dievaluasi. Ada perubahan daftar, karena dinamis dan terus diperbaharui," ujar Saifullah.

Saifullah menjelaskan kuota nasional penerima bansos tetap dipatok di angka sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kuota tersebut akan diisi dengan sistem keluar-masuk berdasarkan hasil verifikasi dan validasi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah.

Dalam mekanisme ini, keluarga yang mengalami peningkatan ekonomi atau dinilai sudah tidak masuk kategori miskin berpotensi dikeluarkan dari daftar. Posisi mereka kemudian akan digantikan oleh warga lain yang lebih membutuhkan sesuai alokasi yang tersedia.

"Jadi kalau ada yang keluar, berarti ada yang masuk sesuai alokasi yang ada," jelas Saifullah.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terkejut apabila status penerimaan bansos berubah antar-tahap penyaluran. Menurutnya, perubahan ini wajar terjadi karena data kependudukan bersifat dinamis.

"Bisa jadi di triwulan pertama dapat bansos, di triwulan kedua nggak dapat bansos, ketiga nggak dapat bansos, mungkin keempat dapat bansos lagi," tegasnya.

Selain faktor ekonomi, perubahan data kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perpindahan domisili turut memengaruhi status penerima bantuan. Karena itu, pembaruan data dilakukan secara berkala agar sistem tetap akurat.

Penyaluran tahap pertama tahun 2026 difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat di awal tahun. Pemerintah berharap bansos dapat membantu kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, terutama untuk pangan dan kebutuhan rumah tangga prioritas.

Kemensos menetapkan besaran bantuan berbeda untuk masing-masing program. Berikut rincian nominal bansos yang akan diterima KPM pada tahap pertama 2026:

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

• Nilai bantuan: Rp200.000 per bulan.
• Sistem pencairan: Per triwulan.
• Total dana cair tahap Januari - Maret 2026: Rp600.000.

PKH (Program Keluarga Harapan)

• Nominal bantuan: Rp225.000 hingga Rp750.000 per tahap.
• Besaran disesuaikan dengan komponen keluarga penerima.
• Komponen penerima meliputi ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia di atas 60 tahun, serta penyandang disabilitas.

Besaran bantuan PKH ditetapkan berdasarkan kategori dalam satu keluarga. Semakin banyak komponen prioritas yang dimiliki, maka nominal bantuan yang diterima akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat dapat memastikan status penerimaan bansos secara mandiri melalui ponsel. Berikut langkah-langkah pengecekan resmi dari Kemensos:

1. Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui browser.
2. Pilih wilayah sesuai KTP, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa atau Kelurahan.
3. Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai data di KTP.
4. Isi kode captcha yang muncul di layar.
5. Klik tombol “Cari Data” untuk memulai pencarian.

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan status penerima bansos. Informasi yang muncul meliputi jenis bantuan yang diterima, baik PKH atau BPNT, serta progres penyaluran yang sedang berjalan.

Kemensos mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan data agar tidak tertinggal informasi terbaru. Masyarakat juga diminta memastikan data kependudukan tetap valid agar tidak mengalami kendala saat proses penyaluran berlangsung.

Dengan sistem evaluasi berkala dan mekanisme penyaluran digital, pemerintah menargetkan distribusi bansos 2026 berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Penyaluran tahap pertama diharapkan menjadi penguat ekonomi keluarga penerima manfaat di awal tahun.