Gubernur DKI Tak Masalah Dikritik Soal Banjir Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pihaknya bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat terkait penanganan banjir. Menurut dia, evaluasi dan koreksi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan banjir ke depan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Menyikapi peringatan tersebut, lanjut Pramono, sejumlah langkah antisipatif telah diambil guna meminimalkan dampak banjir.

Salah satunya dengan menerapkan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), pekerja swasta, serta peserta didik di sekolah negeri maupun swasta.

"Tujuannya untuk mengurangi mobilitas warga dan menekan risiko yang timbul akibat cuaca ekstrem," ujar dia, Sabtu (24/1).

Kebijakan WFH dan PJJ tersebut berlaku mulai 23 hingga 28 Januari 2026.

Pemprov DKI juga memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) hingga 27 Januari 2026. Ini merupakan upaya untuk menekan intensitas curah hujan yang berpotensi memicu banjir.

Hingga Sabtu 24 Januari 2026, puluhan RT dan sejumlah ruas jalan di Jakarta masih tergenang akibat luapan air. Petugas gabungan dari berbagai instansi terus disiagakan untuk menangani kondisi di lapangan.

Pemprov DKI juga telah mengoperasikan pompa air dan menormalisasi saluran guna mempercepat surutnya genangan. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan membatasi aktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak. ils/I-1