Warga Pati Dukung KPK Tuntaskan OTT Bupati Sudewo

PATI - Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendukung Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih.

“Dukungan terhadap KPK diberikan agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat benar-benar dipulihkan,” kata Ketua Presidium AMPB Suharno di sela-sela aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (20/1).

Menurut dia, OTT yang dilakukan KPK menjadi perhatian serius masyarakat, terlebih terjadi di tengah kondisi masyarakat Pati yang sedang dilanda berbagai bencana.

Ia menyayangkan dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari kepala daerah hingga aparat di tingkat desa dan kecamatan, di saat masyarakat sedang mengalami musibah, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Suharno menyatakan AMPB memandang OTT terhadap Bupati Pati Sudewo, serta sejumlah kepala desa dan camat sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktik korupsi di Kabupaten Pati.

Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun diwarnai berbagai tekanan dan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang kritis.

AMPB menegaskan bahwa langkah KPK harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang terjadi. Proses hukum, menurut mereka, harus dilakukan secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Selain itu, AMPB mendesak KPK untuk mempercepat proses pengusutan perkara tersebut. Kepastian hukum dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pati yang selama ini merasa dirugikan akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, Anik, istri dari Supriyono yang saat ini terjerat kasus hukum usai melakukan aksi demonstrasi menuntut penurunan Bupati Pati, berharap agar suaminya dibebaskan.

Ia menilai suaminya hanya bersikap kritis dan menyuarakan haknya sebagai warga negara dan diduga mengalami kriminalisasi.

Ingatkan Kepala Daerah

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RIMuhammad Toha mengingatkan seluruh pejabat kepala daerah agar tidak bermain-main dengan amanah jabatan yang diemban.

Hal tersebut dikatakan Toha setelah melihat fenomena rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dalam waktu berdekatan.

Yang terbaru, KPKmenjaring Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo, dalam dua operasi berbeda di hari yang sama. Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek dan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sementara Sudewo ditangkap atas dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

“Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah,” kata Toha, Selasa.KPK menyatakan Bupati Pati Sudewo yang terjaring OTT diduga mematok harga untuk jabatan perangkat desa di Pati, Jawa Tengah (Jateng).

“Jadi, setiap jabatan itu ada nilainya juga,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Dalam OTT itu, KPK menyita uang hingga miliaran rupiah. Ant/S-2