UE Segera Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Russia

BRUSSELS - Negara-negara Uni Eropa (UE) pada Selasa (14/7) berupaya keras untuk menyepakati putaran sanksi baru terhadap Russia, menjelang tenggat waktu yang dapat melemahkan langkah kunci untuk menekan pendapatan minyak Moskwa.

Para duta besar dari 27 negara anggota UE dijadwalkan mengadakan pembicaraan terakhir di Brussels, Belgia, untuk merundingkan kesepakatan tentang paket baru tersebut setelah sejumlah keberatan menghambat tercapainya kesepakatan.

Jika tidak tercapai kesepakatan hingga Rabu (15/7), maka UE mungkin terpaksa menaikkan batas harga yang bertujuan untuk membatasi jumlah keuntungan yang dapat diperoleh Russia dari ekspor minyak globalnya.

Berdasarkan peraturan saat ini, batas atas harga minyak mentah seharusnya naik dari USD44 agar lebih sesuai dengan harga minyak internasional setelah lonjakan akibat perang di Timur Tengah.

Brussels ingin mengubah aturan tersebut dalam paket sanksi baru untuk mempertahankan tingkat saat ini selama beberapa bulan lagi sehingga Kremlin tidak dapat memanfaatkan lonjakan harga. Namun, putaran sanksi baru ini, yang ke-21 yang dikenakan UE terhadap Russia sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, telah menghadapi banyak kendala sejak diusulkan bulan lalu.

Berbagai negara telah keberatan dengan bagian-bagian yang berbeda dan berupaya untuk mengurangi dampaknya. Para diplomat mengatakan bahwa dengan masih adanya beberapa poin yang perlu diselesaikan, belum jelas apakah kesepakatan dapat tercapai sebelum batas waktu penetapan harga minyak.

Diplomat senior UE Kaja Kallas, mengatakan bahwa negara-negara UE sebenarnya nyaris capai kesepakatan setelah pertemuan para menteri luar negeri blok tersebut pada Senin (13/7) lalu.

"Tujuan kami adalah mencapai kesepakatan. Jika kami tidak mencapai kesepakatan, maka kami akan mulai mengerjakan Rencana B," kata Kallas.

Kegagalan mencapai kesepakatan dapat menjadi pukulan bagi UE pada saat Kyiv tampaknya membalikkan keadaan dalam perang. Kepala UE, Ursula von der Leyen, dijadwalkan mengunjungi Kyiv pada Rabu untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy.

Laporan Kyiv

Sementara itu muncul laporan bahwa bahwa tentara Russia telah mengeksekusi ratusan tawanan perang Ukraina sejak tahun 2022. Walau jumlah pastinya tidak diketahui, Kyiv menuding eksekusi tersebut mengungkapkan kebijakan yang disengaja oleh Moskwa.

Brigade ke-110 Ukraina mengkonfirmasi bahwa beberapa prajurit telah tewas dan menuduh pasukan Russia melanggar perjanjian untuk mengevakuasi mereka.

Beberapa pejabat Ukraina mengatakan kepada AFP bahwa pasukan Russia meningkatkan eksekusi mulai tahun 2023.

“Ini berakar dari kebijakan Russia yang secara efektif mendorong dan memungkinkan kejahatan semacam itu, dengan para komandan kemudian mengeluarkan perintah untuk tujuan tersebut,” kata Andriy Atamantchuk, seorang pejabat di Kantor Kejaksaan Agung Ukraina yang mengawasi masalah eksekusi tawanan perang, kepada AFP.

Moskwa secara sistematis menolak tuduhan kejahatan perang itu dan sebaliknya menuduh Kyiv melakukan kejahatan perang.

Sebuah laporan PBB pada Juni lalu menyebutkan 129 eksekusi yang terverifikasi terhadap tawanan perang Ukraina, dan PBB telah membunyikan alarm pada tahun 2025 atas peningkatan yang signifikan dalam kasus-kasus tersebut.

“Hingga saat ini, Kyiv telah membuka 116 penyelidikan atas pembunuhan 306 prajurit Ukraina sejak tahun 2022,” kata Atamantchuk seraya menekankan bahwa jumlah totalnya kemungkinan jauh lebih tinggi.

Seorang pejabat intelijen Ukraina mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah melacak lebih dari 900 personel militer yang tewas dalam lebih dari 340 insiden eksekusi tawanan perang sejak tahun 2022. AFP/I-1