BGN: Dampak MBG Mulai Terasa, Siswa Lebih Aktif Belajar

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan dampak Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terasa di daerah dimana siswa lebih aktif belajar dan bisa beraktivitas dengan tubuh yang lebih bugar.

“Dengan adanya MBG, anak-anak selalu semangat masuk sekolah. Di daerah-daerah, mereka kelihatannya lebih aktif belajar, dan ketika beraktivitas, badannya kelihatan lebih kuat dan jarang sakit,” katanya dalam siniar yang diikuti di Jakarta, Selasa (20/1).

Dadan menyebutkan MBG telah menjangkau kurang lebih 58 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah usia PAUD-SMA.

Namun demikian, Dadan menegaskan pentingnya orang tua memahami kebutuhan gizi anak saat di rumah sebagai bentuk keberlanjutan yang paling penting dari Program MBG, karena tanpa kesadaran tersebut, program ini tidak bisa mencapai tujuan utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Kasus Keamanan

Dadan juga mengungkapkan tren jumlah kasus keamanan pangan yang terjadi pada program MBG menurun. “Puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada bulan Oktober (2025) dengan 85 kejadian dan alhamdulillah bisa menurun di 40 kejadian di November dan menyisakan 12 kejadian di Desember 2025,” kata dia.

Pada Januari 2026, tercatat 10 kasus keamanan pangan pada program MBG. “Di Januari sudah terdapat 10 kejadian meskipun kami targetkan nol kejadian. Tapi masih saja ada pelanggaran-pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terjadi,” kata dia.

Hingga saat ini, katanya, 6.150 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau 32 persen dari total SPPG yang beroperasi.

Ia berharap, pada 2026 jumlah SPPG yang memiliki SLHS meningkat.

“Jumlah SPPG yang sudah SLHS itu mencakup 32 persen dan sedang dikejar agar bisa terus meningkat, dan tahun 2026 ini, selain ada SLHS, kita akan melakukan akreditasi dan sertifikasi,” kata dia.

Ia mengatakan implementasi tersebut terwujud berkat dana bantuan pemerintah yang terserap untuk MBG senilai 55,2 triliun, melebihi target yang seharusnya 52,2 triliun rupiah dan total porsi yang kita olah selama satu tahun kurang lebih 3,7 miliar porsi,” kata Dadan Hindayana.

Ia menambahkan bahwa per 19 Januari 2026 tercatat telah berdiri 21.102 SPPG dan menjangkau 58,3 juta penerima manfaat Program MBG dengan dana operasional harian mencapai 855 miliar rupiah. “Dan realisasi anggaran sampai hari ini itu sudah mendekati Rp18 triliun. Jadi Rp17,398 triliun itu per 16 Januari 2026. Per pagi ini sudah mendekati Rp18 triliun,” kata Dadan Hindayana.

Dari anggaran MBG, lanjutnya, sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku pangan, 20 persen membiayai operasional termasuk menggaji relawan, dan 10 persen untuk insentif bagi seluruh mitra yang bergabung dalam Program MBG.

Program MBGdimulai pada 6 Januari 2025 dengan diawali 190 SPPG di 26 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal menyisir anggaran program MBG pada pekan depan.

Saat ditemui di Jakarta, Selasa, Purbaya mengatakan anggaran MBG tahun ini tetap dialokasikan sebesar 335 triliun rupiah. Namun, dirinya akan mengevaluasi rencana anggaran untuk memastikan dana terserap optimal.

“Minggu depan akan saya lihat line per line anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang double counting,” ujar Purbaya.

Ia mencontohkan rencana anggaran MBG tahun 2025, yang mengalokasikan dana untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua untuk mendukung implementasi program. Namun, masih ada kendaraan yang belum terdistribusi hingga akhir tahun anggaran. “Lumayan kan bisa saya coret (pos anggaran). Tapi saya akan lihat, masih ada atau nggak (pos anggaran) itu,” katanya menambahkan.

Melihat realisasi tahun lalu, Purbaya memperkirakan penyerapan anggaran program MBG tahun ini juga tidak terserap penuh, dengan proyeksi penyerapan setidaknya berkisar 200 triliun rupiah.

Berdasarkan perhitungan sementara Kementerian Keuangan, program MBG menyerap anggaran sebesar 51,5 triliun per 31 Desember 2025, setara 72,5 persen dari pagu 71 triliun rupiah pada APBN 2025. Ant/S-2