Penanggulangan Kemiskinan Tidak Cukup dengan Penyaluran Bansos

Kalau fokusnya sudah benar, maka tantangan berikutnya yakni memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja untuk menurunkan kemiskinan secara nyata.

JAKARTA - Pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Oleh sebab itu, Pemerintah sedang memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial, dengan didukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana mengatakan Pemerintah juga meluncurkan Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan perluasan akses permodalan.

Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sebagai bentuk komitmen nasional, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Eka kepada Antara.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Mubyarto Institute Awan Santosa mengatakan, penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya sistematis dan struktural. Tidak cukup dengan penyaluran bantuan sosial (bansos), melainkan perlu upaya penciptaan lapangan kerja, pendidikan gratis, dan penguatan kelembagaan ekonomi warga miskin.

“Perlu juga transformasi bantuan sosial konvensional menjadi bantuan struktural yang diwujudkan dalam bentuk share kepemilihan saham oleh warga miskin,” jelas Awan.

Dia pun menggarisbawahi jor-joran bansos yang tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan yang sudah terstruktur, sebab bansos lebih ke perlindungan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi tidak untuk bertahan hidup untuk jangka panjang.

Sebab itu, perlu mendorong peningkatan penghasilan berkaitan dengan produksi dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja. Dukungan lainnya adalah peningkatan dukungan pengembangan sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi, keuangan, dan pasar bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian, perlu juga diperkuat insentif di sisi hulu produksi bukan konsumtif. Jika kegiatan produksi diberi insentif maka multiplier effectnya jangka panjang, seperti volume ekspor meningkat, devisa meningkat, diikuti dengan penciptaan lapangan kerja terbuka lebar, income per kapita juga meningkat sehingga pertumbuhan ekonominya pun akan meningkat dan lebih berkelanjutan.

Lebih Akurat

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Y Sri Susilo menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Ia mengingatkan agar arah kebijakan yang sudah tepat, tidak berhenti pada dokumen perencanaan semata, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berjalan sesuai rencana, terukur, dan berkelanjutan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Terkait penguatan penyaluran bantuan sosial melalui digitalisasi dan Data Tunggal, Susilo menilai langkah tersebut positif dan relevan dengan tantangan kebocoran serta ketidaktepatan sasaran yang selama ini kerap terjadi.

Ia menegaskan, pembaruan data harus dilakukan secara rutin dan melibatkan pemerintah daerah agar karakteristik kemiskinan lokal dapat terpetakan secara lebih akurat, bukan hanya berdasarkan indikator administratif semata.

Susilo juga menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya bertumpu pada bantuan sosial. Pemerintah perlu memastikan adanya keterkaitan yang kuat antara bansos, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Tanpa strategi exit yang jelas, bantuan sosial berisiko hanya menjadi instrumen penahan dampak, bukan solusi jangka panjang,” jelasnya.

Ia pun menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi publik dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, keterbukaan data dan capaian program akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah sekaligus kepercayaan masyarakat.

“Kalau fokusnya sudah benar, maka tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja untuk menurunkan kemiskinan secara nyata,” pungkas Susilo.