Strategi Jitu Pemkab Lebak Tekan Angka Kemiskinan dengan Perkuat UMKM

LEBAK, BANTEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, memperkuat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM) agar tumbuh dan berkembang guna mempercepat penghapusan kemiskinan di daerah itu.

Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah di Lebak, Selasa (16/6), mengatakan pemerintah daerah komitmen untuk memperkuat pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Selama ini, menurut dia, program UMKM dapat mempercepat penghapusan kemiskinan sesuai sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah bersinergi menangani kemiskinan dengan memperkuat dan memberdayakan pelaku UMKM.

Saat ini, menurut dia, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Lebak jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Lebak tercatat sebanyak 117. 269 unit usaha mulai aneka kerajinan bambu, kain tenun, batik Lebak, kuliner, pedagang keliling, makanan camilan dan lainnya.

Dari 117.269 unit UMKM tersebut dipastikan menggulirkan perputaran uang hingga miliaran rupiah per bulan, juga menyerap ribuan tenaga kerja.

Dengan demikian, pihaknya mendorong pelaku UMKM itu dapat bersaing pasar, sehingga menembus pasar domestik hingga mancanegara.

Pemerintah daerah juga memberikan pelatihan dan bantuan terhadap pelaku UMKM dengan meningkatkan kemasan, perizinan IRT dari Dinas Kesehatan maupun BPOM hingga masa kedaluwarsa, sertifikasi halal, barcode, NPWP hingga diversifikasi produk agar menarik konsumen, ujar dia.

"Kami meyakini dengan memperkuat pelaku UMKM dipastikan dapat mempercepat penghapusan kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Apri (35), seorang pelaku UMKM produk batik chanting merek Pradana di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengatakan omzet penjualan mereka relatif stabil mencapai Rp250 juta per bulan dan pelanggannya merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) di lingkungan Sekretariat Pemkab Lebak.

Ia mengatakan usahanya terkadang mendapatkan pesanan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Banten, termasuk Pemerintah Provinsi Banten.

"Kami pekan ini mendapatkan pesanan cukup banyak dari perusahaan milik BUMN," katanya.