Dari Sawah Rusak ke Padat Karya, Cara Negara Menenangkan Petani

JAKARTA – Di tengah sawah yang masih belepotan lumpur dan sisa-sisa bencana, negara akhirnya turun tangan dengan cara yang tak kalah “bersahaja”: menggaji petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, petani tak hanya diminta sabar menunggu panen berikutnya, tapi juga diajak bekerja lewat skema padat karya untuk memulihkan sawah-sawah yang rusak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Singkatnya, sambil menyelamatkan lahan, dapur petani tetap mengepul.

Skema ini seolah mengirim pesan, petani bukan sekadar penonton di lahan sendiri. Negara datang bukan hanya membawa target produksi dan grafik ketahanan pangan, tapi juga amplop upah.

Lumpur dibersihkan, saluran irigasi diperbaiki, sawah dirapikan—dan semua itu dihitung sebagai kerja yang dibayar, bukan pengabdian yang diminta ikhlas.

Di balik jargon pemulihan dan produksi nasional, logikanya sederhana. Kalau sawah dibiarkan rusak, beras ikut mogok panen, lalu harga naik, dan akhirnya semua ikut mengeluh.

Maka sebelum nasi jadi bubur—atau malah jadi mahal—petani digerakkan, digaji, dan diharapkan kembali menanam. Negara pun bisa tetap percaya diri bicara soal menjaga produksi pangan.

Jadi, di tengah bencana, petani tak cuma disuruh kuat mental, tapi juga diberi peran nyata plus upah. Sawah pulih, petani bekerja, produksi dijaga.

Sebuah skema yang mungkin terdengar sederhana, tapi setidaknya memberi sinyal: kali ini, petani tak hanya diminta bertahan, tapi juga dihitung jasanya.

"Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung," kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (16/1).

Mentan menegaskan sawah-sawah yang rusak di ketiga wilayah tersebut akan diperbaiki kembali dengan melibatkan langsung pemilik lahan.

Sawah yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” tegasnya.

Menurut dia, konsep padat karya memastikan seluruh pemilik sawah terlibat aktif dalam proses rehabilitasi.

Mereka bekerja di lahannya sendiri dan mendapatkan penghasilan harian yang cukup untuk kebutuhan keluarga.

“Pendapatan hariannya cukup untuk harian, bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menyebutkan di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektare lahan sawah yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian.

Sementara itu, untuk percepatan pemulihan, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal dalam waktu tiga bulan.

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Mentan.

Memasuki fase pemulihan, Mentan Amran menyebutkan total dampak kerusakan lahan sawah akibat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 98.002 hektare.

Dari total tersebut, Aceh mengalami kerusakan terluas yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, serta Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.

Dari keseluruhan luas tersebut, kerusakan dengan kriteria ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare, terdiri atas kerusakan ringan seluas 48.969 hektare dan kerusakan sedang seluas 20.271 hektare.

Rinciannya, Aceh seluas 32.652 hektare, Sumatera Utara 32.964 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.

Khusus di Kabupaten Aceh Utara, total kerusakan ringan-sedang tercatat seluas 8.237 hektare, dengan rincian kerusakan ringan 5.950 hektare dan kerusakan sedang 2.287 hektare.

Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan kriteria kerusakan ringan dan sedang. Tahap pengerjaan ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026, dengan target luas rehabilitasi di tiga provinsi mencapai 13.708 hektare.

Target tersebut terdiri atas Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.

“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” ujar Mentan.