Anak Indonesia Hadapi Krisis Ganda Digital dan Iklim

Rabu, 14 Jan 2026, 19:00 WIB

JAKARTA- Anak-Anak Indonesia semakin hidup di ruang digital, namun di saat yang sama menghadapi tekanan serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan mereka. Di sisi lain, krisis iklim yang kian nyata juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan hingga rasa aman. Temuan ini disampaikan dalam diskusi media awal Tahun 2026 oleh Save the Children Indonesia.

Studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak menunjukan bahwa hampir 40% anak usia SMP menghabiskan waktu 3 – 6 jam per hari di depan gawai, dengan puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00 – 21.00 anak perempuan tercatat menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Temuan ini menguatkan fakta bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak, bahkan ketika sekolah melarang penggunaan ponsel, anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.

Ket. Foto: Plt. Deputi Bidang PKA, KemenPPPA Ratna Susianawati (tengah) dan Sr. Director, Advocacy, Campaign & Government Relations Save the Children Indonesia, Tata Sudrajat (kiri) dalam diskusi media awal Tahun 2026 oleh Save the Children Indonesia di Antara Heritage Center, Jakarta (14/1) — Sumber: istimewa

Hal lain yang ditemukan dalam studi yakni meningkatnya literasi digital tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan mental anak. Semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental anak. Studi juga menjelaskan bahwa anak-anak umumnya sudah memahami berbagai risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data dan perundungan siber. Sayangnya, kesadaran ini tidak dibarengi dengan keterampilan untuk merespons secara aman dan sehat.

“Anak-Anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai," tegas Dessy Kurwiany Ukar, CEO Save the Children Indonesia di Jakarta, Rabu (14/1)

Di saat yang bersamaan, anak-anak juga menghadapi krisis lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Laporan Voluntary National Review SDG’s Tahun 2025 menunjukan bahwa krisis iklim telah merenggut hak hak anak. Dampak krisis iklim mengganggu pola makan dan kesehatan anak, menurunkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan risiko perlindungan terutama dalam situasi bencana.

Kajian Bersama Save the Children dengan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025, juga menemukan bahwa kecukupan air bersih di lokasi pengungsian masih belum merata, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga. Banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu melayani secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil dan menyusui belum terpenuhi secara memadai.

Menghadapi situasi ini, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki tahun 2026, terdapat sejumlah prioritas mendesak antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sisitem perlindungan dan partisipasi anak, guru serta orang tua; meningkatkan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak; serta memastikan pemenuhan hak anak dalam tahapan transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita -cita itu akan sulit tercapai,” jelas Dessy Kurwiany Ukar, CEO Save the Children Indonesia.

Perlu dibantu

Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, mendapat perhatian Yayasan Save The Children Indonesia. Setelah sebelumnya turun kelokasi bencana banjir dan longsor, kondisi anak-anak dinilai butuh perhatian lebih. Yayasan Save The Children Indonesia, menyatakan siap untuk membantu pemulihan sosial dan psikis anak-anak korban bencana.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Yayasan Save the Children Indonesia, Daniel Rembeth, saat diskusi tahunan dalam merayakan 50 tahun yayasan itu, Rabu (14/1). Hadir juga CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurwiany Ukar, Plt Deputi Bidang PKA, KemenPPPA, Ratna Susianawati dan Sr. Director, Advocacy, Campaign & Government Relations Save the Children Indonesia, Tata Sudrajat.

“Kita minta, agar kita memberikan perhatian terhadap anak-anak korban bencana,” kata Sudrajat.

Diungkap secara ringkas, kondisi anak-anak korban bencana. Selain dampak gempat pada psikologis anak, juga kondisi fisik bangunan-bangunan yang menjadi tempat anak menimba ilmu.

“Mereka saat ini menempati ruang belajar di tenda dan diruang semi permanen,” ujarnya.

Untuk itu, ia minta masukan dari semua yang hadir pada kesempatan itu, untuk memberikan dukungan. Termaksud dukungan dari jurnalis, untuk menyampaikan kondisi anak, sesuai dengan fakta dilapangan, dampak bencana di Sumut, Aceh dan Sumbar.

“Anak-anak butuh dukungan kita. Sejauh ini, guru-guru disana punya semangat. Walau sekolahnya belum berfungsi. Ada sekolah terbesar yang sudah tidak bisa berfungsi. Gedung sekolah tertutup tanah. Tapi anak-anak punya semangat belajar,” sambung Sudrajat.

Karena itu, ia meminta agar kedepan, semua pihak dapat bersama-sama, membantu pemulihan. “Inilah tugas kita kedepan. Bagaimana kita memulikan dampak sosial, fisik dan pisikis. Sehingga kedepan, bisa dikembalikan seperti sebelumnya,” harapnya.

Redaktur: Lili Lestari

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.