Warga Banyumas Tolak Aktivitas Pertambangan di kaki Gunung Slamet karena Rusak Lingkungan

BANYUMAS - Sekitar 100 warga Kecamatan Sumbang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang menolak aktivitas pertambangan di kaki Gunung Slamet yang masuk wilayah Desa Gandatapa, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), karena dinilai merusak lingkungan.

Penolakan tersebut diwujudkan dengan mendatangi area tambang yang berlokasi di perbatasan Desa Gandatapa dan Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Minggu (11/1), untuk menggelar aksi damai.

Kendati demikian aksi tersebut tidak diisi dengan orasi, melainkan pengecekan kondisi terkini lahan yang rusak akibat penambangan pasir hitam dan diakhiri dengan pemasangan spanduk penolakan aktivitas pertambangan di pagar maupun pintu masuk area tambang.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang Eka Wisnu mengatakan penolakan tersebut merupakan bentuk solidaritas warga Sumbang terhadap masyarakat Desa Gandatapa yang merasakan langsung dampak aktivitas tambang.

Dalam hal ini, kata dia, aksi penolakan diwujudkan dengan pemasangan spanduk sebagai simbol sikap warga terhadap keberadaan tambang.

Ia menegaskan warga bukan menolak aturan atau kebijakan pemerintah, melainkan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

“Kita sifatnya bersolidaritas dengan warga Gandatapa pada khususnya untuk memasang spanduk yang pada intinya adalah menolak tambang, karena dampaknya sangat dirasakan, apalagi untuk generasi kita ke depan. Anak cucu kita semua bisa diwarisi bencana,” katanya.

Menurut dia, dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi dalam waktu singkat.

Padahal, kata dia, jalan tersebut sebelumnya baru diperbaiki, namun kembali rusak di beberapa titik akibat aktivitas kendaraan berat yang melintas dari kawasan tambang.

“Jalan-jalan cepat rusak, dan sementara jalan rusak itu tidak pernah dari pihak tambang sendiri yang menyentuh untuk perbaikan, semua hanya menunggu anggaran dari pemerintah. Ini baru beberapa bulan sudah ada yang rusak,” katanya.

Selain infrastruktur, kata dia, penurunan debit air menjadi keluhan serius warga karena berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga dan pertanian.

Ia menilai kondisi tersebut akan semakin memburuk jika aktivitas penambangan terus berlangsung tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat.

Menurut dia, di depan area tambang saat sekarang terpasang tanda peringatan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa area tersebut sedang dalam pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, namun aktivitas pertambangan tetap berjalan seperti biasa.

“Pengawasan dari KLH ada, tapi aktivitas penambangan tetap berjalan seperti biasa. Kita ini bukan alergi aturan, tapi yang kita pertimbangkan justru efek dan dampak jangka panjangnya,” katanya.