Hampir Sentuh Batas UU, Defisit APBN 2025 Kian Melebar

JAKARTA – APBN 2025 mencatat pelebaran defisit yang melampaui target awal dan mendekati batas atas yang diizinkan undang-undang.

Tekanan defisit terutama bersumber dari kinerja penerimaan pajak yang melemah sepanjang 2025, seiring perlambatan aktivitas ekonomi dan belum optimalnya efektivitas kebijakan perluasan basis pajak.

Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah, meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang, sekaligus menegaskan urgensi penguatan reformasi perpajakan agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mencetak defisit menjadiRp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Realisasi defisit itu melebar dari target awal 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.

“Walau melembung, kami pastikan di bawah 3 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.217,9 triliun atau setara 89 persen dari target Rp2.490,9 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau setara 87,6 persen dari target Rp2.189,3 triliun. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target Rp301,6 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp534,1 triliun triliun atau 104 persen dari target Rp513,6 triliun. Sementara penerimaan hibah tercatat sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target Rp600 miliar.

Dari sisi belanja negara, realisasi sementara tercatat sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, setara 96,3 persen dari target Rp2.701,4 triliun.

Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.102 triliun atau 71,5 persen dari target Rp1.541,4 triliun.

Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3 persen dari target Rp919,9 triliun.