Pakar Unpatti Ingatkan Bahaya Antibiotik Bebas, Dinkes Maluku Diminta Bertindak

Pakar mikrobiologi Universitas Pattimura Prof Joseph Pagaya mengusulkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap penjualan antibiotik tanpa resep dokter guna mencegah meningkatnya kasus resistensi antibiotik di wilayah kepulauan tersebut.

“Penggunaan antibiotik tanpa indikasi dan tanpa pengawasan medis akan mempercepat terjadinya resistensi. Ini ancaman senyap yang bisa membuat infeksi sederhana menjadi sulit bahkan tidak bisa diobati,” kata Guru Besar Bidang Mikrobiologi Universitas Pattimura itu, di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan praktik penggunaan antibiotik tanpa resep masih marak terjadi di Maluku dan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya bakteri kebal obat yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

Data nasional, katanya, menunjukkan lebih dari 40 persen masyarakat Indonesia memperoleh antibiotik tanpa resep, sedangkan Maluku termasuk provinsi dengan angka di atas rata-rata nasional.

Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta lemahnya pengawasan distribusi obat, ujarnya, memperburuk situasi tersebut.

Menurut dia, antibiotik seharusnya hanya digunakan untuk infeksi bakteri dengan dosis dan durasi yang tepat.

Namun, katanya. di lapangan, masyarakat sering mengonsumsi antibiotik untuk penyakit virus, menghentikan obat sebelum waktunya, atau membelinya secara bebas di apotek dan kios obat.

“Setiap penggunaan antibiotik yang tidak rasional memberi tekanan pada bakteri untuk beradaptasi dan menjadi kebal. Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem kesehatan secara keseluruhan,” ujarnya.

Dirinya menekankan pentingnya peran Dinas Kesehatan bersama BPOM dan organisasi profesi untuk melakukan pengawasan rutin terhadap apotek, toko obat, dan fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak menjual antibiotik tanpa resep dokter.

Ia juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai bahaya resistensi antibiotik serta pentingnya penggunaan obat secara bijak dan bertanggung jawab.

“Pengendalian resistensi antibiotik harus menjadi agenda bersama. Pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu bersinergi agar Maluku tidak masuk ke era pasca-antibiotik,” katanya.

Ia mengatakan pengendalian resistensi antibiotik di Maluku perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan melalui penguatan surveilans, peningkatan kapasitas laboratorium mikrobiologi, serta penerapan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.