Jor-Joran Stimulus ke Sektor Konsumtif Perlemah Ekonomi

Stimulus konsumtif yang bersifat populis hanya memberi dampak jangka pendek tanpa memperkuat sektor produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan daya saing struktural nasional tetap lemah.

JAKARTA – Dominasi stimulus pemerintah ke sektor konsumtif belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski bersifat populis dan memberi efek jangka pendek, kebijakan ini berdampak minim dalam memperkuat sektor produktif, sehingga struktur ekonomi nasional tetap rapuh dan kurang kompetitif dalam jangka panjang.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, menilai insentif yang diarahkan ke sektor konsumtif merupakan pilihan paling mudah dan populis bagi pemerintah, meski dampaknya terhadap penguatan ekonomi jangka panjang relatif terbatas. "Dampaknya pun seketika terlihat. Sementara, untuk insentif untuk kegiatan produktif masih kurang," ungkapnya, Senin (5/1).

Esther mencontohkan, insentif seharusnya diarahkan ke sisi produksi agar biaya barang lebih efisien dan daya saing produk Indonesia meningkat di pasar internasional. Untuk mendorong ekspor tekstil atau elektronik, pemerintah bisa memberikan insentif pada biaya logistik dan pengiriman, atau subsidi bahan baku, sehingga harga produk menjadi lebih kompetitif dan volume ekspor dapat tumbuh secara berkelanjutan.

"Masalahnya memang pemerintah lebih senang memberi insentif ke kegiatan konsumsi karena ini lebih cepat berdampak, padahal jika kegiatan produksi diberi insentif maka multiplier effect-nya jangka panjang, volume ekspor meningkat, devisa meningkat, penciptaan lapangakerja terbuka lebar, income per kapita juga meningkat sehingga pertumbuhan ekonominya pun akan meningkat dan lebih sustain (berkelanjutan)," tegasnya.

Esther yang juga Direktur Eksekutif Institute for Development of Econonimics and Finance (Indef) itu memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,0 persen. Namun, untuk mengejar itu dibutuhkan sejumlah langkah ekstra termasuk ke mana insentif diberikan.

"Pengeluaran pemerintah sebaiknya dialokasi lebih banyak pada kegiatan produktif bukan konsumtif serta bisa diukur dampak keberhasilannya, bukan sekadar serapan anggaran," tegasnya.

Dijelaskannya, insentif fiskal dan nonfiskal perlu disesuaikan dengan kebutuhan investor, bukan bersifat umum. Fokus insentif diarahkan pada investasi infrastruktur penunjang pariwisata, industri manufaktur padat karya bernilai tambah dan terintegrasi dengan industri lokal, serta mendorong ekspor produk manufaktur dan makanan-minuman khas Indonesia.

Seperti diketahui, dalam asumsi makro ekonomi APBN 2026 yang disepakati pemerintah dan DPR meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, sedankan inflasi ditargekan di level 2,5 persen dan nilai tukar rupiah 16.500 rupiah per dollar AS.

Paradoks Industrialisasi

Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imaduddin Abdullah menyoroti paradoks industrialisasi Indonesia, di mana pertumbuhan output industri tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Ketimpangan struktur industri terlihat dari dominasi subsektor padat modal yang minim serapan tenaga kerja, sementara industri padat karya melemah.

Pada saat sama, lanjutnya, kontribusi investasi asing terhadap PDB terus menurun, mencerminkan melemahnya daya tarik Indonesia sebagai basis produksi global. “Indonesia masih terlalu membanggakan diri sebagai pasar besar, bukan sebagai negara produsen dengan fondasi industri dan produktivitas yang kuat,” jelas Imaduddin.

Sementara itu, Direktur Program Indef Eisha Maghfiruha Rachbini menilai perekonomian global sepanjang 2025 relatif resilien di tengah ketidakpastian perang dagang, namun perlambatan ekonomi dan inflasi menjadi tantangan utama pada 2026. Ekonomi global belum kembali ke tren pra-pandemi, sementara perang tarif dan ketegangan geopolitik menekan arus perdagangan dan investasi, termasuk ke ASEAN dan Indonesia.

“Dampaknya terasa pada ekonomi domestik melalui tekanan nilai tukar dan perlambatan sektor riil, sehingga diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif disertai reformasi struktural untuk menjaga pertumbuhan,” ujarnya.