RUU Pertahanan US$1 Triliun Disahkan, Kongres AS Perkuat Dukungan ke Ukraina dan Eropa

WASHINGTON – Senat Amerika Serikat (AS) pada Rabu (17/12), secara telak menyetujui langkah lanjutan RUU senilai US$901 miliar (sekitar S$1,1 triliun) yang mengatur kebijakan Pentagon, sehingga mengirimkan rancangan undang-undang besar tersebut ke Gedung Putih. Pemerintah menyatakan Presiden Donald Trump akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defence Authorisation Act/NDAA) tahun fiskal 2026 ini merupakan kompromi antara rancangan yang sebelumnya disahkan secara terpisah oleh DPR dan Senat pada awal tahun.

Dikutip dari The Straits Times, RUU tersebut mengesahkan belanja militer tahunan tertinggi sepanjang sejarah sebesar US$901 miliar, termasuk kenaikan gaji prajurit sebesar 4 persen, pembelian perlengkapan militer, serta berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing menghadapi rival utama AS, yakni China dan Rusia.

Senat menyetujui RUU ini dengan suara 77 berbanding 20, didukung kuat oleh kedua partai. DPR AS telah meloloskan RUU tersebut pekan lalu.

Dalam langkah yang berbeda dengan Presiden Trump, meski Partai Republik menguasai mayoritas di DPR dan Senat—NDAA tahun ini memuat sejumlah ketentuan untuk memperkuat keamanan di Eropa. Hal ini terjadi meskipun awal bulan ini Trump merilis Strategi Keamanan Nasional yang dinilai lebih bersahabat terhadap Rusia serta mencakup peninjauan ulang hubungan AS dengan Eropa.

NDAA tahun fiskal 2026 juga menyediakan US$800 juta untuk Ukraina—masing-masing US$400 juta dalam dua tahun ke depan—melalui Ukraine Security Assistance Initiative, yang membiayai pembelian persenjataan dari perusahaan AS untuk militer Ukraina.

Selain itu, RUU ini mengesahkan Baltic Security Initiative dan mengalokasikan US$175 juta untuk mendukung pertahanan Latvia, Lituania, dan Estonia.

NDAA juga membatasi kemampuan Departemen Pertahanan untuk menurunkan jumlah pasukan AS di Eropa menjadi kurang dari 76.000 personel, serta melarang Panglima Komando Eropa AS melepaskan jabatan sebagai Panglima Tertinggi NATO.

Anggota Kongres menyatakan kebanggaannya karena telah berhasil mengesahkan NDAA setiap tahun selama lebih dari enam dekade.

Sejumlah Agenda

Bulan ini, sejumlah senator dari kedua partai menyerukan penambahan ketentuan untuk memperketat aturan keselamatan helikopter militer, menyusul kecelakaan fatal antara helikopter Black Hawk Angkatan Darat dan pesawat penumpang American Airlines yang menewaskan 67 orang. Namun, kemarahan terkait isu tersebut tidak cukup kuat untuk menunda pengesahan RUU.

NDAA juga tidak mencakup pendanaan untuk mengubah nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, sebuah gagasan yang diinginkan Trump tetapi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Kongres.

Namun demikian, RUU tersebut tetap memuat sejumlah agenda “perang budaya” yang populer di kalangan politisi sayap kanan Amerika Serikat. Salah satu ketentuannya melarang perempuan transgender mengikuti program atletik yang diperuntukkan bagi perempuan di akademi militer AS.