Pemprov Sulteng Dorong Daerah Hadirkan Inovasi Turunkan Stunting

PALU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong kabupaten/kota untuk menghadirkan inovasi daerah sebagai upaya percepatan penurunan stunting.

"Salah satu contoh yang sudah berjalan adalah program Tabungan Telur di Kota Palu, serta peran aktif Puskesmas dalam memverifikasi anak-anak berisiko stunting berdasarkan data BKKBN,” kata Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido dalam keterangannya di Palu, Rabu.

Ia menyampaikan hal tersebut pada rapat evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Stunting (TP3S).

Wagub mendorong seluruh kabupaten/kota untuk menghadirkan inovasi sederhana, namun berdampak, serta menekankan untuk fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan anak sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun.

Ia menekankan pentingnya peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Posyandu, Dasawisma, dan Puskesmas sebagai ujung tombak penurunan stunting.

Menurut dia, keterlibatan kader yang langsung mendampingi keluarga berisiko stunting menjadi kunci keberhasilan di lapangan stunting.

“Tidak ada gunanya program jika tidak melibatkan PKK dan kader. Mereka adalah ujung tombak, bekerja dengan penuh pengabdian,” ujarnya.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulteng sebesar 26,1 persen, menurun sebesar satu persen dari 27,2 persen pada tahun 2023.

Ia mengatakan meski menunjukkan tren positif, angka tersebut masih tergolong tinggi dan memerlukan intervensi yang lebih masif dan terintegrasi.

Capaian tersebut, kata dia, tetap perlu dievaluasi secara mendalam, khususnya terhadap pelaksanaan program dan keakuratan data tahun 2025.

Menurut dia, terdapat beberapa daerah yang menunjukkan penurunan angka stunting secara sangat drastis, sehingga perlu diperhatikan proses pendampingan dan validasi datanya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar rencana aksi ke depan harus lebih sederhana dan fokus dengan menyasar langsung sasaran berdasarkan data yang valid.

“Penurunan angka harus dibarengi proses yang benar dan data yang valid. Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kualitas intervensinya,” katanya.

Wagub juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran penurunan stunting bersumber dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, P2KB, hingga perangkat daerah lainnya.

Melalui pendekatan konvergensi, ia berharap penguatan koordinasi lintas sektor dapat terus dilakukan, melibatkan sektor kesehatan, P2KB, BKKBN, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran keluarga berisiko dan dukungan data yang akurat.