MBG Bakal Sasar 36 Ribu Kaum Disabilitas

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) bagi penyandang disabilitas akan ditargetkan menyasar 36.000 penerima, dan diberikan dua kali sehari dalam waktu pagi dan siang pada 2026 mendatang.

“Insya Allah nanti menyasar untuk tahun depan ini awal-awal ini kira-kira 36 ribu penyandang disabilitas. Kita beri makan dua kali, pagi dan siang,” ujarnya dalam wawancara cegat usai menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang mengangkat tema “Meneguhkan Peran Disabilitas Internasional dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Jakarta, Senin (8/12).

Ia menegaskan bahwa MBG untuk penyandang disabilitas akan dilayani kelompok masyarakat sebagai pemenuhan gizi dan akan diantar ke rumah sebagai pelayanan publik yang inklusif.

“Yang mana ini diantar. Jadi, ini akan diantar ke rumah masing-masing dan yang melayani adalah kelompok masyarakat. Jadi, ini Insya Allah menempatkan kader-kader desa yang akan menyerahkan,” katanya.

Para kader desa tersebut, menurut dia, akan bertindak selayaknya caregiver, bertugas melayani secara emosional selain mengantarkan makanan. “Mengirimkan sekaligus dia caregiver. Juga sekaligus dia yang akan memberikan perhatian, perawatan, kepedulian terhadap para penyandang disabilitas maupun juga lansia,” ucapnya.

Sasar Lansia

Untuk lansia sendiri, Saifullah menyebutkan akan menargetkan 100.000 penerima manfaat sebagai bagian perluasan program tersebut. “Untuk lansianya 100 ribu, dan untuk penyandang disabilitasnya 36 ribu,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa sesuai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mencakup data-data masyarakat penyandang disabilitas, secara rinci memetakan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, termasuk kebutuhan akan pemenuhan gizi yang baik melalui program MBG.

“Sebab menurut Pak Presiden, kalau data kita itu valid, data kita sesuai dengan keinginan kita, maka program yang dirancang itu akan tepat sasaran dan berdampak,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong percepatan pelaksanaan MBG di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) dengan memastikan kesiapan teknis, tata kelola, dan rantai pasok agar program itu berjalan efektif.

“Kita harus memastikan bahwa percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG), pengadaan bahan baku dari koperasi, dan penetapan standar higienitas berjalan,” ujar Edy dikutip di Jakarta, Senin.

Pemerintah sebelumnya memulai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 mengenai tata kelola MBG melalui rapat koordinasi perdana. Dalam peraturan tersebut, di antaranya ditegaskan mengenai pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pemenuhan ahli gizi, dan pembangunan 8.200 SPPG, yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Edy juga menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok lokal dalam program MBG. Dalam Perpres itu, telah diatur pula penggunaan bahan baku MBG berasal dari koperasi.

“Pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat. Rantai pasok dapur harus mengutamakan petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Ini sejalan dengan tujuan MBG untuk mendorong pemerataan ekonomi daerah,” kata dia.

Menurut Edy, saat ini suplai bahan baku MBG masih belum seimbang dengan kebutuhan SPPG yang terus meningkat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.

“BGN yang tahu kebutuhan SPPG, sementara pemerintah daerah tahu kapasitas suplai di wilayahnya. Keduanya harus duduk bersama memetakan sumber bahan baku dan menghubungkannya langsung dengan SPPG,” ucapnya.

Edy juga menyoroti peran krusial ahli gizi dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan. “Ahli gizi adalah satu-satunya tenaga kesehatan dengan kompetensi penuh dalam penyelenggaraan makanan bergizi. Mereka punya STR dari konsil dan izin praktik dari pemerintah. Karena itu, yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatan makanan di SPPG adalah ahli gizi,” ujarnya.

Edy berharap norma baru dalam tata kelola MBG dapat memperkuat implementasi program, terutama di daerah terpencil, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan ­masyarakat. Ant/S-2